Jumhur Hidayat Dorong Transisi Rendah Karbon di Antalya
Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menyatakan transisi rendah karbon di COP31 harus memperluas akses energi, menciptakan lapangan kerja, dan mencegah kelompok masyarakat tertinggal.
Oleh Pandi Muktar
· 2 menit baca
Antalya — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menyampaikan pada 10 November 2026 bahwa transisi rendah karbon di Indonesia harus memperluas akses energi, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam agenda COP31 di Antalya, Turki.
Pernyataan itu disampaikan dalam agenda Ministerial Dialogue di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31). Pemerintah menempatkan pencapaian net-zero emission bersama penguatan ketahanan iklim dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Jumhur mengatakan transisi ekonomi rendah karbon tidak cukup hanya mengejar penurunan emisi. Perubahan tersebut juga perlu membuka peluang ekonomi baru dan berjalan bersama penciptaan lapangan kerja yang layak serta peningkatan akses energi bagi masyarakat.
Transisi rendah karbon menyentuh akses energi dan pekerjaan
Bagi pembaca di Indonesia, agenda ini berkaitan dengan dampak langsung kebijakan iklim terhadap ketersediaan energi, kesempatan kerja, dan manfaat pembangunan. Pemerintah menyatakan kelompok masyarakat tidak boleh tertinggal ketika ekonomi bergerak menuju emisi nol bersih.
Dalam forum itu, kemitraan internasional diarahkan untuk menghasilkan dampak nyata, antara lain melalui infrastruktur yang tangguh terhadap iklim, pertanian berkelanjutan, dan transisi energi yang berpegang pada prinsip keadilan serta tanggung jawab bersama yang dibedakan.
Isu transisi energi dan industrialisasi hijau juga menjadi bagian dari strategi Indonesia di Paviliun Indonesia. Strategi tersebut mencakup pengurangan emisi, solusi iklim berbasis alam, penurunan emisi di kota besar, penguatan pendanaan iklim, serta penanganan perubahan iklim secara inklusif.
Indonesia turut menyiapkan rancangan undang-undang keadilan iklim. Kebijakan itu diarahkan untuk memastikan perempuan, anak muda, dan masyarakat adat menjadi penerima manfaat langsung dari upaya penanganan perubahan iklim.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Analisis
Indonesia Prioritaskan Tiga Aturan untuk Keanggotaan OECD
Pemerintah Indonesia menyatakan pemenuhan standar keanggotaan OECD mencapai sekitar 80 persen. Tiga regulasi diprioritaskan pada 2027 untuk mengejar k…
Paling ramai di Lingkungan
Berita utama hari ini
Baca juga
