DJP Targetkan Tambahan Penerimaan Pajak Rp500 Triliun hingga Akhir 2026
Direktorat Jenderal Pajak menargetkan tambahan penerimaan sekitar Rp500 triliun pada November dan Desember 2026. DJP menyiapkan kebijakan lokapasar, sanksi administrasi, dan pajak minimum global.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Bogor — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan masih menargetkan tambahan penerimaan sekitar Rp500 triliun pada November dan Desember 2026 untuk memenuhi target pajak tahun ini sebesar Rp2.357,7 triliun. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan hal itu dalam kegiatan media gathering di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 November 2026.
Mengapa ini penting: DJP menargetkan tambahan Rp500 triliun pada November dan Desember 2026, sehingga kebijakan pemungutan dan administrasi pajak akan memengaruhi wajib pajak hingga akhir tahun.
Bimo mengatakan rincian kebutuhan penerimaan akan disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa. Hingga September 2026, penerimaan pajak tercatat Rp1.607,6 triliun atau 68,2 persen dari target APBN 2026, menurut laporan yang dikutip Investor Daily dan Kumparan.
Untuk mengejar target, DJP menyiapkan sejumlah kebijakan perpajakan. Kebijakan itu mencakup pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 melalui lokapasar, pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi, Pajak Minimum Global, serta Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri.
Menurut RRI, pemungutan PPh Pasal 22 melalui lokapasar dikenakan sebesar 0,5 persen dari penjual yang menggunakan platform tersebut. RRI juga melaporkan bahwa Pajak Minimum Global berlaku dengan tarif minimum 15 persen bagi grup perusahaan multinasional dengan pendapatan konsolidasi lebih dari 750 juta euro per tahun.
DJP juga memperkuat administrasi dan komunikasi dengan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan. Rincian strategi dan angka penerimaan akan disampaikan pemerintah melalui konferensi pers APBN KiTa berikutnya.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Analisis
Mengapa Risiko Investasi Indonesia Membesar di Tengah Tekanan Domestik?
Analisis Tempo menilai risiko investasi Indonesia membesar karena tekanan global dan persoalan domestik. Pemerintah didorong memperkuat APBN, Danantar…
Terbaru di Pemerintahan
Baca juga




