Google, Meta, dan TikTok Keberatan atas Ketentuan RUU Hak Cipta

Jakarta — Perwakilan Google, Meta, dan TikTok menyampaikan keberatan atas sejumlah ketentuan dalam rancangan revisi Undang-Undang Hak Cipta dalam rapat dengar pendapat di DPR, Jakarta, pada 11 November 2026.

Mengapa ini penting: Ketentuan ini dapat memengaruhi cara platform menampilkan berita, pendapatan penerbit, serta kewajiban pengungkapan penggunaan kecerdasan buatan.

Rancangan itu memuat kewajiban platform digital membayar kompensasi kepada penerbit berita atas penayangan tautan atau konten berita. Draf tersebut juga mengatur penggunaan kecerdasan buatan dalam kerangka hak cipta, menurut laporan CNBC Indonesia dan Reuters.

Manajer Urusan Pemerintahan dan Kebijakan Publik Google Indonesia, Agung Pamungkas, mengatakan kewajiban membayar kompensasi karena menampilkan tautan berita berisiko membatasi akses masyarakat terhadap informasi. Google menilai penayangan tautan berbeda dari reproduksi atau penerbitan ulang artikel.

Kepala Kebijakan Publik Meta Indonesia, Berni Moestafa, mengatakan kewajiban kompensasi dapat membuat penerbit kehilangan trafik pembaca serta potensi pendapatan dari iklan dan langganan. Ia membedakan tindakan mengarahkan pembaca ke artikel dari menyalin atau menerbitkan ulang artikel.

Kepala Kebijakan Publik TikTok Indonesia, Noudhy Valdryno, meminta kewajiban pengungkapan konten berbasis kecerdasan buatan tidak berlaku ketika teknologi itu hanya digunakan sebagai alat bantu, bukan untuk menghasilkan konten secara utuh.

Valdryno juga meminta parlemen mempertahankan perlindungan safe harbour. Menurut dia, platform tidak selalu dapat menentukan pemegang hak cipta atau memverifikasi lisensi secara andal.

Pembahasan di Baleg

Portal resmi DPR melaporkan bahwa pembahasan RUU Hak Cipta berlangsung dalam rapat dengar pendapat umum Badan Legislasi pada 11 November 2026 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Legislator menilai perlu ada kepastian hukum mengenai status karya yang dibuat atau dibantu kecerdasan buatan.

RUU tersebut masih berupa rancangan. Ketentuan mengenai kompensasi penerbit, pengungkapan penggunaan kecerdasan buatan, dan perlindungan bagi platform menjadi bagian dari materi yang diperdebatkan dalam rapat.

Sumber

• CNBC Indonesia
• DPR RI