Bapanas Terbitkan Aturan Sanksi Pelanggaran Harga Pangan

Jakarta — Badan Pangan Nasional menerbitkan Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 456 Tahun 2026 pada 10 November 2026. Surat edaran itu mewajibkan pelaku usaha mematuhi Harga Pembelian Pemerintah, Harga Eceran Tertinggi, dan harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Mengapa ini penting: Pelaku usaha pangan harus mematuhi ketentuan harga sejak 10 November 2026 dan menghadapi sanksi administratif atau pidana jika terbukti melanggar.

Menurut laporan CNN Indonesia dan CNBC Indonesia, ketentuan tersebut berlaku untuk beras, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, jagung, gula pasir, serta pangan pokok tertentu lainnya. Bapanas menerbitkan aturan itu untuk menegakkan kepatuhan terhadap harga yang ditetapkan pemerintah, termasuk komoditas yang mendapat subsidi.

Sanksi administratif dan pidana

Pelanggar dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan perizinan berusaha, pencabutan perizinan berusaha, hingga penarikan pangan pokok dari peredaran oleh produsen.

Jika pengawasan menemukan bukti awal tindak pidana di bidang pangan, pengawas wajib melaporkannya kepada penyidik yang berwenang. Pelanggaran itu dapat diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar, menurut CNN Indonesia.

Media Indonesia melaporkan, sanksi administratif dapat dikenakan oleh Kepala Bapanas, gubernur, atau bupati dan wali kota sesuai kewenangan masing-masing. Pengawasan juga mencakup kepatuhan terhadap harga beras SPHP.

Ketentuan harga beras

CNBC Indonesia melaporkan HET beras premium ditetapkan Rp14.900 per kilogram untuk Zona 1, Rp15.400 per kilogram untuk Zona 2, dan Rp15.800 per kilogram untuk Zona 3. HET beras SPHP ditetapkan Rp12.500 per kilogram di Zona 1, Rp13.100 per kilogram di Zona 2, dan Rp13.500 per kilogram di Zona 3.

Ketentuan tersebut berlaku sejak surat edaran ditetapkan pada 10 November 2026. Pengawas melaporkan temuan pelanggaran kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber

• CNN Indonesia
• CNBC Indonesia
• Media Indonesia