Pemerintah Mulai Susun RIPPARNAS 2027–2045 di Jakarta

Jakarta — Kementerian Pariwisata menggelar kick-off penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2027–2045 pada Selasa, 10 November 2026, di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta. Penyusunan dokumen ini melibatkan 38 kementerian dan lembaga.

RIPPARNAS disiapkan sebagai pedoman pembangunan pariwisata nasional jangka panjang. Pemerintah mengarahkan dokumen tersebut untuk menyelaraskan kebijakan dan program pemerintah pusat serta daerah, sekaligus memperkuat perencanaan, penganggaran, investasi, dan pelaksanaan pembangunan pariwisata.

Dokumen itu juga diarahkan untuk mengintegrasikan pembangunan kawasan wisata dengan pusat pertumbuhan ekonomi lain, seperti Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan industri, kawasan perkotaan, serta simpul transportasi berupa bandara, pelabuhan, dan stasiun. Pemerintah berharap integrasi tersebut membuat pembangunan pariwisata berjalan lebih terarah dan terukur.

RIPPARNAS menyatukan arah pembangunan pariwisata nasional

Bagi pembaca di berbagai daerah, penyusunan RIPPARNAS penting karena kebijakan ini menjadi acuan lintas wilayah dan lintas sektor. Kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, serta pengelola destinasi akan menggunakan dokumen tersebut sebagai landasan dalam merancang program pariwisata.

Kementerian Pariwisata menyebut penyusunan RIPPARNAS merupakan amanat Undang-Undang Kepariwisataan. Dokumen jangka panjang itu juga diarahkan untuk menghasilkan pariwisata berkualitas, memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial budaya.

Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji mengatakan pelibatan 38 kementerian dan lembaga diperlukan agar setiap sektor dapat menyampaikan masukan, informasi, dan pandangan sesuai tugasnya. Masukan tersebut akan digunakan untuk menyelaraskan program dalam pedoman pembangunan pariwisata hingga 2045.

Sebelumnya, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum membahas penyusunan awal RIPPARNAS bersama Kementerian Pariwisata di Jakarta pada Juli 2026. Pembahasan itu menempatkan RIPPARNAS sebagai dokumen strategis dan rencana pembangunan destinasi sebagai dokumen yang lebih operasional.

Sumber

• CNBC Indonesia — laporan integrasi pembangunan pariwisata
• bpiw.pu.go.id
• Atnews — laporan penyusunan RIPPARNAS
• Headline.co.id — laporan kick-off RIPPARNAS