Kabar18.com

Sabtu, 21 November 2026

Kadin Soroti Beban Dana Cadangan Pesangon di Jakarta

Kadin Indonesia memperingatkan dana cadangan pesangon dapat menambah beban usaha. Pengusaha masih menunggu mekanisme, besaran setoran, dan lembaga pengelola dari pemerintah.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Tangan seseorang sedang menggunakan kalkulator di atas meja kayu dekat map biru.
Ilustrasi: Tangan seseorang sedang menggunakan kalkulator di atas meja kayu dekat map biru. · Foto: RDNE Stock project / Pexels

Jakarta — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai rencana dana cadangan pesangon dapat menambah beban dunia usaha di Jakarta, Jumat (20/11/2026). Kekhawatiran itu muncul ketika pengusaha masih menghadapi tekanan biaya bahan baku, energi, logistik, nilai tukar, dan suku bunga.

Sarman mengatakan pengusaha masih menunggu sosialisasi serta aturan teknis pemerintah mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal yang belum dijelaskan mencakup mekanisme penyetoran, besaran kewajiban perusahaan, dan lembaga yang akan mengelola dana.

Kewajiban penyediaan dan pembayaran dana cadangan pesangon paling lambat berlaku 28 Oktober 2027. Ketentuan itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dana tersebut menjadi sumber pembayaran hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja.

Aturan teknis menentukan beban perusahaan

Bagi pembaca nasional, isu ini berkaitan langsung dengan biaya operasional perusahaan dan kepastian pembayaran hak pekerja. Kadin mengusulkan agar pengelolaan dana memanfaatkan lembaga yang sudah ada, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, untuk menghindari tumpang tindih dengan program jaminan sosial yang berjalan.

Undang-undang mengatur pengelolaan dana dilakukan oleh lembaga pemerintah. Pengusaha pada usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban tersebut. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan belum menetapkan lembaga pengelola dan pemerintah masih menyiapkan aturan pelaksanaan mengenai mekanisme pengelolaan serta kewajiban perusahaan.

Karena itu, dampak keuangan bagi perusahaan belum dapat dihitung secara pasti sebelum ketentuan teknis mengenai setoran dan tata kelola ditetapkan. Pengusaha menunggu penjelasan pemerintah agar kewajiban baru tersebut tidak menambah beban secara berlapis.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Entrepreneur

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.