Kemendagri Perluas Keterbukaan Informasi hingga Desa

Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperluas pengaturan keterbukaan informasi publik hingga pemerintah desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2026 pada 10 November 2026. Penyampaian itu dilakukan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.

Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 mengatur pengelolaan layanan informasi publik di Kemendagri, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Regulasi tersebut juga memperjelas standar pelayanan, mekanisme evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara berjenjang.

Aturan baru menjangkau layanan informasi pemerintah desa

Peraturan ini menjadi pedoman bagi penyelenggaraan layanan informasi publik pada tiga lingkup pemerintahan tersebut. Basis data peraturan Badan Pemeriksa Keuangan mencatat Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 ditetapkan pada 19 Januari 2026, diundangkan pada 2 Februari 2026, dan berlaku sejak 2 Februari 2026.

Regulasi itu menggantikan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kemendagri dan pemerintah daerah. Materinya mencakup ketentuan umum, jenis informasi publik, pengelolaan layanan informasi, lembaga pengelola informasi publik, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, serta ketentuan penutup.

Perluasan cakupan tersebut menempatkan pemerintah desa dalam kerangka pengelolaan layanan informasi publik yang diatur secara nasional. Pemerintah desa termasuk dalam lingkup pengaturan bersama Kemendagri dan pemerintah daerah.

Sumber

• detikcom — laporan berita nasional
• IDN Times — laporan berita nasional
• Badan Pemeriksa Keuangan — basis data peraturan resmi
• dishub.kukarkab.go.id
• kumparan.com