Pemerintah Usulkan Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Minimal Rp1 Miliar

Jakarta — Pemerintah mengusulkan perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada 11 November 2026 di Jakarta. Usulan itu mencakup aset dengan nilai paling sedikit Rp1 miliar.

Mengapa ini penting: Jika disahkan, mekanisme ini dapat memungkinkan aset bernilai paling sedikit Rp1 miliar dirampas melalui proses pengadilan tanpa menunggu putusan pidana dalam kondisi tertentu.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra mengatakan ketentuan tersebut tercantum dalam Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 66 yang dibahas Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Tim perumus telah menyetujui ketentuan mengenai batas nilai aset itu.

Menurut Dhahana, mekanisme tanpa putusan pidana dapat diterapkan terhadap tersangka atau terdakwa yang melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau meninggal dunia. Rancangan aturan itu tetap menempatkan perampasan aset melalui putusan pengadilan.

Dokumen pembahasan memuat sejumlah tahapan, yaitu penelusuran, pemblokiran dan penyitaan aset, pemberkasan, pengajuan permohonan perampasan, pemanggilan, pemeriksaan di persidangan, putusan, pelaksanaan putusan, serta upaya hukum.

Pembahasan berlanjut

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah masih membahas rancangan undang-undang tersebut. Jurnas.com melaporkan pembahasan telah memasuki tahap perumusan dan sinkronisasi setelah ratusan daftar inventarisasi masalah diselesaikan.

RRI melaporkan Panitia Kerja dan pemerintah pada 11 November juga menyepakati penajaman ruang lingkup rancangan undang-undang, dengan tindak pidana korupsi sebagai fokus utama dan tindak pidana lain yang dibatasi secara jelas.

Ketentuan yang dibahas belum berlaku sebagai hukum positif sebelum rancangan undang-undang disahkan sesuai prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sumber

• CNBC Indonesia
• Jurnas.com
• RRI
• Tempo