Kemendagri Ukur Kinerja Pemda dari Ekonomi dan Layanan Publik

Medan — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai kinerja pemerintah daerah melalui pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan administrasi kependudukan dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Sumatera pada Rabu, 11 November 2026.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup diukur dari besarnya belanja pemerintah atau kemampuan menekan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA). Menurut dia, pemerintah daerah juga perlu membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi dan menghadirkan layanan publik yang ramah serta mudah diakses.

Penilaian pertumbuhan ekonomi diarahkan pada kemampuan daerah mendorong pertumbuhan secara nyata dan berkelanjutan. Indikatornya mencakup pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan secara kumulatif serta kepatuhan terhadap sembilan langkah konkret percepatan ekonomi daerah.

Untuk layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, penilaian mencakup Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025, capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta opini Ombudsman Republik Indonesia.

Penilaian menghubungkan ekonomi daerah dengan layanan dasar

Bagi pembaca, ukuran tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah berdampak pada dua kebutuhan sehari-hari: peluang ekonomi dan kemudahan memperoleh dokumen kependudukan. Bima menyebut layanan administrasi kependudukan sebagai salah satu bentuk kehadiran negara yang paling dekat dengan masyarakat.

Aspek pelayanan dinilai dari pengalaman warga, antara lain keramahan petugas, kejelasan informasi, kepastian waktu penyelesaian dokumen, dan kemudahan prosedur. Dokumen kependudukan juga menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan publik.

Bima mengatakan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen membutuhkan dukungan seluruh kepala daerah. Pengembangan potensi produksi dan konsumsi daerah, menurut dia, perlu dilakukan melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), perbankan, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), perguruan tinggi, dan pelaku usaha.

Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Sumatera juga menilai sinergi kepala daerah dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Penilaian itu melengkapi dua aspek lain, yakni pertumbuhan ekonomi serta penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Sumber

• detikcom — media berita nasional
• rri.co.id