MPR Serahkan Naskah Akademik Obligasi Daerah kepada DPR di Jakarta
Fraksi Golkar MPR menyerahkan naskah akademik obligasi daerah kepada DPR di Jakarta pada 18 November 2026. Forum ini membahas dasar hukum dan pembiayaan pembangunan daerah.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyerahkan naskah akademik tentang obligasi daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Sarasehan Nasional di Jakarta pada Rabu, 18 November 2026.
Penyerahan dokumen tersebut menjadi salah satu agenda sarasehan bertema obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan daerah dan instrumen investasi publik. Forum berlangsung pada 18–19 November 2026 dan membahas kesiapan pemerintah daerah, kerangka hukum, kelayakan proyek, kemampuan fiskal, serta risiko gagal bayar.
Dokumen naskah akademik disusun Fraksi Golkar MPR berdasarkan penjaringan aspirasi di sembilan provinsi. Proses itu melibatkan gubernur, bupati, wali kota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan akademisi. Masukan tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang (RUU) Obligasi Daerah.
Ketua Fraksi Golkar MPR Melchias Markus Mekeng menyebut obligasi daerah dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia memperkirakan outstanding obligasi daerah sebesar Rp1.000 triliun dapat membantu mempercepat pembangunan daerah.
Obligasi daerah membutuhkan dasar hukum dan proyek yang layak
Forum juga menyoroti perlunya kepastian regulasi lintas periode, disiplin menjaga batas utang, dan konsensus politik antara kepala daerah serta DPRD. Pembiayaan diarahkan untuk proyek yang menghasilkan pendapatan agar kewajiban obligasi dapat dibayar.
Contoh proyek yang dibahas mencakup rumah sakit, pelabuhan, jalan tol, pengelolaan air, dan pengelolaan sampah. Berbeda dari pinjaman pemerintah yang pembayarannya dapat memotong Dana Alokasi Umum, obligasi daerah didasarkan pada proyek yang dibangun pemerintah daerah.
Komisi XI DPR memberikan pandangan mengenai penguatan kerangka hukum, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan, akademisi, pelaku pasar, dan investor membahas ekosistem penerbitan serta perlindungan investor. Fraksi Golkar berharap pembentukan Undang-Undang Obligasi Daerah dapat selesai pada 2027.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Politik
DPR Setujui RUU Pembentukan UU sebagai Usul Inisiatif di Jakarta
DPR menyetujui RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang sebagai usul inisiatif dalam rapat paripurna di Senayan, Jakarta, pada 17 November 2026. RUU it…
Terbaru di Pemerintahan

Berita utama hari ini

Baca juga




