Pemkot Palembang Perkuat Satu Data untuk Kebijakan Publik
Pemkot Palembang memperkuat statistik sektoral melalui Bimtek pada 17–18 November 2026. Diskominfo menjadi Wali Data dan BPS Pembina Data Statistik.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Palembang — Pemerintah Kota Palembang memperkuat tata kelola statistik sektoral melalui penerapan Satu Data Indonesia pada 17–18 November 2026 di Kantor Pemkot Palembang.
Penguatan itu dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2026 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Palembang di Ruang Parameswara, Selasa, 17 November 2026. Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Aprizal Hasyim dan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Palembang.
Pemkot Palembang menata pengelolaan data di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mencegah perbedaan data antarinstansi dan duplikasi pengumpulan data. Setiap data diharapkan memiliki standar, metadata, serta kualitas yang jelas sehingga dapat digunakan bersama dalam perencanaan pembangunan dan penentuan kebijakan.
Langkah tersebut merupakan bagian dari penerapan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Diskominfo Kota Palembang menjalankan peran sebagai Wali Data, sedangkan BPS bertindak sebagai Pembina Data Statistik.
Satu data membantu kebijakan daerah lebih tepat
Data yang tidak sinkron dapat menghambat perencanaan program dan memengaruhi ketepatan keputusan pemerintah. Bagi pembaca di Palembang dan daerah lain, pengelolaan data yang seragam berkaitan dengan kualitas perencanaan, penggunaan anggaran, pelayanan publik, serta evaluasi pembangunan.
Aprizal meminta seluruh OPD mengelola data sektoral secara akurat sesuai tugas masing-masing, menerapkan standar data dan metadata, serta memperkuat koordinasi antara Produsen Data, Wali Data, dan Pembina Data. Peserta Bimtek juga diminta menerapkan materi pelatihan dalam pekerjaan sehari-hari.
Diskominfo menyebut kegiatan itu bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur dalam pengelolaan statistik sektoral. Penguatan tersebut juga diarahkan untuk memenuhi standar kualitas data, kepemilikan metadata, dan kaidah interoperabilitas agar informasi mudah dibagipakaikan antarinstansi.
Pemkot Palembang berharap penerapan Satu Data Indonesia dapat mengurangi tumpang tindih program, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, dan memastikan kebijakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Pemerintahan
Pemkot Palembang Kembalikan Jam Kerja ASN ke Jadwal Normal
Pemerintah Kota Palembang mengembalikan jam kerja dan pelayanan ASN ke jadwal normal mulai 2 November 2026 melalui surat edaran tertanggal 29 Oktober,…
Terbaru di Pemerintahan

Berita utama hari ini

Baca juga





