Kemenkeu Minta Kementerian dan Lembaga Pangkas 30 Persen Anggaran Perjalanan Dinas

Jakarta — Kementerian Keuangan meminta kementerian dan lembaga menghemat 30 persen anggaran perjalanan dinas yang belum direalisasikan hingga 8 Oktober 2026. Instruksi itu berlaku pada kuartal IV Tahun Anggaran 2026.

Mengapa ini penting: Kementerian dan lembaga harus mengurangi perjalanan dinas yang belum direalisasikan serta menunda sejumlah belanja pendukung aparatur pada sisa tahun anggaran 2026.

Arahan tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-708/MK.03/2026 tentang langkah strategis belanja kementerian dan lembaga pada kuartal IV 2026. Surat itu ditandatangani Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada 8 Oktober 2026, menurut laporan Detikcom dan Kontan.

Penghematan dihitung dari pagu perjalanan dinas yang belum direalisasikan atau belum diajukan Surat Perintah Membayar hingga tanggal tersebut. Dengan demikian, angka 30 persen tidak berlaku terhadap seluruh alokasi perjalanan dinas sejak awal tahun.

Kementerian dan lembaga diminta mengoptimalkan pertemuan secara daring, membatasi perjalanan yang tidak menjadi prioritas, serta mengurangi jumlah dan frekuensi perjalanan dinas. Pelaksanaan efisiensi tetap harus menjaga kelancaran tugas dan program prioritas.

Selain perjalanan dinas, Kementerian Keuangan meminta penundaan sejumlah belanja pendukung aparatur yang belum direalisasikan. Belanja itu mencakup pengadaan kendaraan bermotor baru, pembangunan atau pengadaan rumah dinas baru, serta renovasi atau rehabilitasi gedung dan kantor, menurut Media Indonesia.

Pagu perjalanan dinas yang dihemat dan belanja yang ditunda dicatat sebagai blokir pada Halaman IV Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dengan kode 9 atau mekanisme automatic adjustment. Ketentuan itu menjadi bagian dari pengetatan dan penajaman belanja pemerintah menjelang akhir tahun anggaran.

Sumber

• Detikcom
• Media Indonesia
• Kontan