Kabar18.com

Sabtu, 21 November 2026

Wamenkeu Minta APBN dan APBD Terpadu untuk Pemulihan Bencana

Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman meminta APBN dan APBD diselaraskan untuk pemulihan daerah bencana. Rencana rehabilitasi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumba diminta masuk pagu kementerian dan lembaga.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Pensil warna, penggaris lipat, dan helm proyek di atas lembaran denah arsitektur.
Ilustrasi: Pensil warna, penggaris lipat, dan helm proyek di atas lembaran denah arsitektur. · Foto: Thirdman / Pexels

Jakarta — Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman meminta integrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam perencanaan pemulihan daerah terdampak bencana pada 18 November 2026.

Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2026 dan 2027 di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta. Luky meminta kementerian dan lembaga memastikan rencana induk rehabilitasi serta pembangunan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumba tercermin secara jelas dalam pagu anggaran masing-masing.

Menurut Kementerian Keuangan, pembangunan nasional tidak seharusnya dipisahkan secara kaku antara proyek pemerintah pusat dan daerah. Pendanaan melalui APBN dan APBD diarahkan berjalan bersinergi agar manfaat kebijakan fiskal diterima masyarakat di daerah terdampak.

Integrasi anggaran menentukan ketepatan pemulihan daerah

Penyelarasan kedua sumber anggaran diperlukan agar program pemulihan tidak tumpang tindih dan lokasi kegiatan tercantum secara rinci. Dengan perencanaan yang terhubung, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat mengarahkan belanja pada kebutuhan rehabilitasi dan pembangunan yang sama.

Rencana induk rehabilitasi daerah bencana menjadi bagian yang harus masuk dalam penyusunan pagu kementerian dan lembaga. Arahan ini menempatkan pemulihan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumba sebagai contoh penerapan koordinasi anggaran pusat dan daerah.

Luky juga menekankan kedisiplinan teknis dalam mencantumkan lokasi atau lokus kegiatan. Rincian tersebut diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran yang terbatas dapat dipantau dan diarahkan kepada penerima manfaat akhir.

Selanjutnya, kementerian dan lembaga terkait perlu memastikan rencana induk rehabilitasi dan pembangunan tersebut terakomodasi dalam alokasi anggaran masing-masing. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan menyelaraskan sumber pendanaan melalui APBN dan APBD untuk mendukung pelaksanaan pemulihan di wilayah terdampak.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Pemerintahan

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.