Wamenkeu Minta APBN dan APBD Terpadu untuk Pemulihan Bencana
Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman meminta APBN dan APBD diselaraskan untuk pemulihan daerah bencana. Rencana rehabilitasi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumba diminta masuk pagu kementerian dan lembaga.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman meminta integrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam perencanaan pemulihan daerah terdampak bencana pada 18 November 2026.
Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2026 dan 2027 di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta. Luky meminta kementerian dan lembaga memastikan rencana induk rehabilitasi serta pembangunan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumba tercermin secara jelas dalam pagu anggaran masing-masing.
Menurut Kementerian Keuangan, pembangunan nasional tidak seharusnya dipisahkan secara kaku antara proyek pemerintah pusat dan daerah. Pendanaan melalui APBN dan APBD diarahkan berjalan bersinergi agar manfaat kebijakan fiskal diterima masyarakat di daerah terdampak.
Integrasi anggaran menentukan ketepatan pemulihan daerah
Penyelarasan kedua sumber anggaran diperlukan agar program pemulihan tidak tumpang tindih dan lokasi kegiatan tercantum secara rinci. Dengan perencanaan yang terhubung, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat mengarahkan belanja pada kebutuhan rehabilitasi dan pembangunan yang sama.
Rencana induk rehabilitasi daerah bencana menjadi bagian yang harus masuk dalam penyusunan pagu kementerian dan lembaga. Arahan ini menempatkan pemulihan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumba sebagai contoh penerapan koordinasi anggaran pusat dan daerah.
Luky juga menekankan kedisiplinan teknis dalam mencantumkan lokasi atau lokus kegiatan. Rincian tersebut diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran yang terbatas dapat dipantau dan diarahkan kepada penerima manfaat akhir.
Selanjutnya, kementerian dan lembaga terkait perlu memastikan rencana induk rehabilitasi dan pembangunan tersebut terakomodasi dalam alokasi anggaran masing-masing. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan menyelaraskan sumber pendanaan melalui APBN dan APBD untuk mendukung pelaksanaan pemulihan di wilayah terdampak.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Daerah
DPR Panggil Kepala BNPB Bahas Banjir Aceh dan Sumatra
Komisi VIII DPR RI akan meminta penjelasan Kepala BNPB mengenai penanganan banjir di Aceh, Tapanuli, Sumatera Barat, dan wilayah Sumatra lainnya.
Terbaru di Pemerintahan

Berita utama hari ini

Baca juga





