Komisi I DPR dan Kemhan Siapkan Pokja Revisi UU Pertahanan
Komisi I DPR RI dan Kemhan merencanakan pokja untuk mendalami materi perubahan UU Nomor 3 Tahun 2002. Pembahasan masih awal dan belum masuk revisi formal.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) berencana membentuk kelompok kerja untuk membahas penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Jumat (20/11/2026).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan kelompok kerja itu akan melibatkan tim ahli dari Kemhan dan Komisi I DPR RI. Tim tersebut akan mendalami materi yang perlu diperbarui dalam undang-undang pertahanan.
Rencana itu muncul setelah Komisi I DPR RI berdiskusi dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengenai penyempurnaan regulasi. Dave menyebut pembahasan masih berada pada tahap awal dan belum memasuki proses revisi secara formal.
Pokja menjadi tahap awal pembaruan aturan pertahanan
Pembentukan kelompok kerja menandai dimulainya pendalaman materi sebelum usulan perubahan masuk ke tahapan legislasi formal. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menjadi dasar pengaturan pertahanan negara, sehingga pembaruan isinya akan dibahas terlebih dahulu oleh unsur parlemen dan pemerintah.
Dave menilai undang-undang tersebut perlu dikaji kembali agar sesuai dengan perkembangan situasi keamanan dan kebutuhan pertahanan Indonesia. Namun, rencana pokja tidak berarti revisi telah disetujui atau resmi berjalan.
Komisi I DPR RI merupakan alat kelengkapan DPR yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi. Kemhan menjadi kementerian yang menangani urusan pertahanan pemerintah. Kedua pihak akan mendalami bahan perubahan melalui kelompok kerja yang direncanakan.
Pembahasan lanjutan bergantung pada pendalaman materi oleh tim ahli Kemhan dan Komisi I DPR RI. Tahap berikutnya adalah pembentukan kelompok kerja dan pengkajian materi yang perlu diperbarui, tanpa menyebut jadwal resmi dimulainya revisi formal.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Teknologi
Komisi I DPR Usulkan RUU AI Masuk Prolegnas di Jakarta
Komisi I DPR RI mengusulkan RUU Kecerdasan Artifisial masuk Prolegnas jangka menengah di Jakarta pada 17 November 2026. Naskah akademik menjadi pertim…
Terbaru di Pertahanan
Berita utama hari ini

Baca juga


