Kabar18.com

Jumat, 20 November 2026

Komisi I DPR dan Kemhan Siapkan Pokja Revisi UU Pertahanan

Komisi I DPR RI dan Kemhan merencanakan pokja untuk mendalami materi perubahan UU Nomor 3 Tahun 2002. Pembahasan masih awal dan belum masuk revisi formal.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Sebuah pena logam tergeletak di atas halaman buku catatan yang terbuka.
Ilustrasi: Sebuah pena logam tergeletak di atas halaman buku catatan yang terbuka. · Foto: Tanpa nama / rawpixel (Openverse), CC0

Jakarta — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) berencana membentuk kelompok kerja untuk membahas penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Jumat (20/11/2026).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan kelompok kerja itu akan melibatkan tim ahli dari Kemhan dan Komisi I DPR RI. Tim tersebut akan mendalami materi yang perlu diperbarui dalam undang-undang pertahanan.

Rencana itu muncul setelah Komisi I DPR RI berdiskusi dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengenai penyempurnaan regulasi. Dave menyebut pembahasan masih berada pada tahap awal dan belum memasuki proses revisi secara formal.

Pokja menjadi tahap awal pembaruan aturan pertahanan

Pembentukan kelompok kerja menandai dimulainya pendalaman materi sebelum usulan perubahan masuk ke tahapan legislasi formal. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menjadi dasar pengaturan pertahanan negara, sehingga pembaruan isinya akan dibahas terlebih dahulu oleh unsur parlemen dan pemerintah.

Dave menilai undang-undang tersebut perlu dikaji kembali agar sesuai dengan perkembangan situasi keamanan dan kebutuhan pertahanan Indonesia. Namun, rencana pokja tidak berarti revisi telah disetujui atau resmi berjalan.

Komisi I DPR RI merupakan alat kelengkapan DPR yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi. Kemhan menjadi kementerian yang menangani urusan pertahanan pemerintah. Kedua pihak akan mendalami bahan perubahan melalui kelompok kerja yang direncanakan.

Pembahasan lanjutan bergantung pada pendalaman materi oleh tim ahli Kemhan dan Komisi I DPR RI. Tahap berikutnya adalah pembentukan kelompok kerja dan pengkajian materi yang perlu diperbarui, tanpa menyebut jadwal resmi dimulainya revisi formal.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Pertahanan

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.