Menhan Sampaikan Rencana Satu Batalyon Infanteri di Setiap Kabupaten
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut rencana pembentukan satu Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di setiap kabupaten sebagai bagian dari sistem pertahanan rakyat semesta.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan rencana penempatan satu Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di setiap kabupaten pada Kamis, 19 November 2026, setelah bertemu pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Mengapa ini penting: Rencana ini dapat memengaruhi kebijakan pertahanan di 514 kabupaten, sementara pemerintah dan DPR menyiapkan revisi Undang-Undang Pertahanan pada 2027.
Sjafrie mengatakan rencana itu mencakup 514 batalyon. Menurut dia, pengembangan satuan tersebut merupakan bagian dari penguatan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, bukan upaya memiliterisasi daerah.
Ia merujuk Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sjafrie menyebut pengembangan satuan teritorial di daerah merupakan implementasi amanat konstitusi dan kepentingan nasional.
Sjafrie juga mengatakan ia mengunjungi daerah hampir setiap pekan untuk memantau perkembangan pembentukan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan.
Dalam pertemuan di DPR, ia membahas kebijakan strategis pertahanan dan pengawasan pelaksanaannya bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad serta Ketua Komisi I DPR Utut Adianto. Utut mengatakan pertemuan itu membahas penyelarasan kebijakan pertahanan dengan aturan yang berlaku.
Rencana revisi undang-undang
Kementerian Pertahanan dan DPR berencana membentuk kelompok kerja untuk menyusun rumusan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sjafrie menargetkan rumusan itu selesai pada akhir 2026 dan revisi undang-undang dilakukan pada 2027.
Menurut Sjafrie, undang-undang tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pertahanan negara. Salah satu gagasan yang dibahas ialah penegasan strategi pertahanan defensif serta pengaturan strategi pertahanan nasional.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Politik
Upaya Pemakzulan Gibran Meredup di DPR Jakarta
DPR membatalkan rapat paripurna untuk membahas usulan pemakzulan Gibran setelah wakil presiden itu mengajukan pengunduran diri kepada pimpinan MPR.
Terbaru di Pertahanan

Berita utama hari ini

Baca juga



