Komisi III Bahas Dugaan Penyadapan Prabowo di Jakarta

Jakarta — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Agenda rapat mencakup perkembangan penegakan hukum dalam perkara tersebut. Komisi III juga akan meminta penjelasan mengenai pihak yang memerintahkan penyadapan, motifnya, serta pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terlibat.

Rapat dijadwalkan berlangsung pukul 08.30 WIB. Perkara itu disebut menyeret sejumlah perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo.

Rapat membuka pengawasan atas dugaan penyadapan

Forum ini menjadi perkembangan penting dalam pengawasan parlemen terhadap penanganan perkara yang menyangkut keamanan komunikasi Presiden dan sejumlah pihak lain. Dugaan penyadapan berlangsung pada rentang 2025–2026.

Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System tanpa proses verifikasi dan tanpa kebutuhan penyelidikan atau penyidikan yang sah. Dugaan penyadapan juga menyasar pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.

Komisi III menyatakan ingin menggali siapa dalang serta motif di balik dugaan penyadapan tersebut. Kapolri juga telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin untuk mengusut perkara itu.

Rapat kerja pada 12 November menjadi forum yang dijadwalkan untuk meminta penjelasan Kapolri mengenai penanganan kasus dan langkah hukum terhadap para tersangka. Rapat tersebut akan membahas penegakan hukum atas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sumber

• Parlementaria DPR — laporan rapat kerja dan dugaan penyadapan ilegal
• beritasatu.com