LPSK Terima Dua Permohonan Perlindungan Saksi di Jakarta

Jakarta — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan perlindungan tambahan dari dua saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 11 November 2026. Dengan penambahan itu, total delapan orang telah mengajukan perlindungan kepada LPSK.

Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin mengatakan permohonan dua saksi tambahan tersebut diterima pada Jumat, 6 November 2026. Ia menyampaikan keterangan itu di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, pada 11 November 2026.

Kedelapan pemohon masih berstatus saksi. LPSK masih menelaah seluruh permohonan untuk menentukan kelayakan pemberian perlindungan. Identitas para saksi tidak diungkapkan.

Dari delapan pemohon, satu orang juga mengajukan diri sebagai justice collaborator, yakni saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Sebelumnya, Polri mengajukan enam saksi untuk memperoleh perlindungan LPSK.

Perlindungan saksi menjadi bagian penting penanganan perkara

Permohonan perlindungan berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal lainnya. LPSK perlu menilai permohonan sebelum menetapkan apakah perlindungan dapat diberikan.

Perkembangan ini menunjukkan jumlah saksi yang meminta perlindungan bertambah dari enam menjadi delapan orang. Bagi pembaca, proses penelaahan LPSK menjadi informasi penting karena keputusan tersebut berkaitan dengan keamanan saksi dan kelanjutan penanganan perkara hukum di Jakarta.

LPSK belum mengumumkan identitas pemohon maupun hasil akhir penelaahan. Informasi yang tersedia menyebutkan bahwa proses penilaian masih berlangsung.

Sumber

• CNN Indonesia — laporan berita nasional
• detikcom — laporan berita nasional
• SINDOnews — laporan berita nasional
• news.republika.co.id
• m.tribunnews.com