Pemerintah Tertibkan 11 Perusahaan Terkait Karhutla di Kalimantan
Pemerintah menertibkan 11 perusahaan berbasis HGU yang dikaitkan dengan karhutla di Kalimantan. Delapan perusahaan telah dikenai tindakan, sementara tiga lainnya masih diperiksa di lapangan.
Oleh Mukmin John
· 2 menit baca
Jakarta — Pemerintah menertibkan 11 perusahaan berbasis hak guna usaha (HGU) yang dikaitkan dengan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan pada 9 November 2026. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut tindakan terhadap perusahaan tersebut mengikuti rekomendasi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.
Dari 11 perusahaan itu, delapan telah dikenai tindakan, sedangkan tiga lainnya masih dalam pendalaman. Proses pendalaman mencakup inspeksi fisik lapangan dan pengukuran data untuk menentukan apakah HGU dicabut seluruhnya atau sebagian.
Daftar perusahaan yang direkomendasikan untuk ditertibkan mencakup PT NMIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA di Kabupaten Melawi; PT SKM di Kabupaten Ketapang; PT SAE di Kabupaten Landak; PT PSLT di Kabupaten Kubu Raya; PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu; PT AER di Kabupaten Ketapang; PT JMS di Kabupaten Kutai Kartanegara; PT STP di Kabupaten Kutai Kartanegara; PT ANI di Kabupaten Landak; serta PT API di Kabupaten Ketapang. Lokasi-lokasi tersebut berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Penertiban HGU memperketat pengawasan karhutla
Tindakan pemerintah mencakup pencabutan HGU, pengurangan luasan hak, pembatalan penerbitan HGU, serta penolakan perpanjangan hak, sesuai kondisi dan pelanggaran masing-masing perusahaan. Tiga perusahaan—PT MIB di Kabupaten Banjar, PT RKA di Kabupaten Melawi, dan PT SKM di Kabupaten Ketapang—disebut sebagai kelompok yang HGU-nya dicabut seluruhnya dalam laporan terkait.
Data Kementerian ATR/BPN yang dikutip laporan juga memuat luasan lahan pada sejumlah perusahaan, antara lain PT MIB sebesar 4.000 hektare, PT RKA 11.558 hektare, serta dua bidang lahan PT SKM seluas 5.355 hektare dan 2.360,81 hektare.
Untuk tiga perusahaan yang masih dikaji, pemerintah belum menetapkan apakah pencabutan dilakukan seluruhnya atau sebagian. Pemerintah menyatakan pemeriksaan lapangan dan pengukuran data menjadi dasar tindak lanjut berikutnya.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Lingkungan
Mengapa Hujan Ekstrem dan Karhutla Mengancam Bersamaan
BMKG memperingatkan hujan sangat lebat hingga ekstrem di Sumatera Utara pada 9–12 November 2026, sementara Aceh dan Sumatera Barat berstatus siaga. Ke…
Paling ramai di Analisis
Berita utama hari ini
Baca juga
