Kabar18.com

Sabtu, 21 November 2026

KPK Periksa Lagi Rustian dalam Kasus Dana Siap Pakai BNPB

KPK kembali memeriksa Rustian dan Donny Immanuel Haratua Situmeang sebagai saksi perkara dugaan korupsi Dana Siap Pakai BNPB di Jakarta pada 19 November 2026.

Oleh

· 2 menit baca Diperbarui

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Tumpukan berkas dokumen kertas di dalam map merah dari jarak dekat.
Ilustrasi: Tumpukan berkas dokumen kertas di dalam map merah dari jarak dekat. · Foto: Tanpa nama / rawpixel (Openverse), CC0

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada 19 November 2026. Pada hari yang sama, penyidik juga memeriksa Analis Kebencanaan BNPB Donny Immanuel Haratua Situmeang dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan.

Pemeriksaan Rustian merupakan pemanggilan kedua dalam perkara yang terungkap melalui operasi tangkap tangan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami mekanisme pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari DSP. Rustian juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di BNPB sehingga keterangannya berkaitan dengan proses pengadaan tersebut.

KPK belum mengungkapkan materi pemeriksaan terhadap Rustian dan Donny. Rustian disebut ikut diamankan dalam operasi tangkap tangan, tetapi dalam pemeriksaan pada 19 November 2026 ia berstatus sebagai saksi dan tidak disebut sebagai tersangka.

Pemeriksaan mengurai pengadaan dana kebencanaan

Perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB yang menggunakan DSP. Penyidik mendalami proses penunjukan langsung serta dugaan pembagian proyek kepada vendor tertentu. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka pada 14 Oktober 2026.

Pemeriksaan terhadap Rustian dan Donny menjadi bagian dari penyidikan lanjutan. Keterangan keduanya dapat membantu penyidik memeriksa mekanisme penggunaan dana darurat untuk penanganan bencana, termasuk pihak yang berwenang dalam proses pengadaan. KPK belum menyampaikan hasil pemeriksaan atau langkah hukum berikutnya terhadap kedua saksi.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Hukum

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.