KPK Periksa Lagi Rustian dalam Kasus Dana Siap Pakai BNPB
KPK kembali memeriksa Rustian dan Donny Immanuel Haratua Situmeang sebagai saksi perkara dugaan korupsi Dana Siap Pakai BNPB di Jakarta pada 19 November 2026.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca Diperbarui
Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada 19 November 2026. Pada hari yang sama, penyidik juga memeriksa Analis Kebencanaan BNPB Donny Immanuel Haratua Situmeang dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan.
Pemeriksaan Rustian merupakan pemanggilan kedua dalam perkara yang terungkap melalui operasi tangkap tangan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami mekanisme pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari DSP. Rustian juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di BNPB sehingga keterangannya berkaitan dengan proses pengadaan tersebut.
KPK belum mengungkapkan materi pemeriksaan terhadap Rustian dan Donny. Rustian disebut ikut diamankan dalam operasi tangkap tangan, tetapi dalam pemeriksaan pada 19 November 2026 ia berstatus sebagai saksi dan tidak disebut sebagai tersangka.
Pemeriksaan mengurai pengadaan dana kebencanaan
Perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB yang menggunakan DSP. Penyidik mendalami proses penunjukan langsung serta dugaan pembagian proyek kepada vendor tertentu. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka pada 14 Oktober 2026.
Pemeriksaan terhadap Rustian dan Donny menjadi bagian dari penyidikan lanjutan. Keterangan keduanya dapat membantu penyidik memeriksa mekanisme penggunaan dana darurat untuk penanganan bencana, termasuk pihak yang berwenang dalam proses pengadaan. KPK belum menyampaikan hasil pemeriksaan atau langkah hukum berikutnya terhadap kedua saksi.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Daerah
DPR Panggil Kepala BNPB Bahas Banjir Aceh dan Sumatra
Komisi VIII DPR RI akan meminta penjelasan Kepala BNPB mengenai penanganan banjir di Aceh, Tapanuli, Sumatera Barat, dan wilayah Sumatra lainnya.
Terbaru di Hukum

Berita utama hari ini

Baca juga





