Kabar18.com

Jumat, 20 November 2026

Pengacara Minta Kejari Lubuklinggau Usut Pihak Lain

Kuasa hukum DNF dan HP meminta Kejari Lubuklinggau memeriksa pihak lain dalam dugaan korupsi pengelolaan keuangan DLH tahun anggaran 2023–2024. Mereka menyebut telah menyerahkan bukti aliran dana.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Lembar laporan keuangan dan dua spidol di atas meja kayu.
Ilustrasi: Lembar laporan keuangan dan dua spidol di atas meja kayu. · Foto: RDNE Stock project / Pexels

Lubuklinggau — Kuasa hukum DNF dan HP meminta penyidik Kejaksaan Negeri Lubuklinggau memeriksa pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara korupsi pengelolaan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau pada 18 November 2026.

Kuasa hukum kedua tersangka, Nurmala, mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan. Ia meminta pemeriksaan tidak berhenti pada pihak yang menjalankan kegiatan, tetapi juga mencakup pihak yang diduga memiliki tanggung jawab lebih besar atau menerima aliran dana.

Kuasa hukum menyatakan telah menyerahkan bukti aliran dana yang diduga mengarah kepada sejumlah pihak. Pihak yang diminta diperiksa antara lain mereka yang disebut menandatangani perintah pembayaran dan surat pertanggungjawaban mutlak.

Para kliennya masih berstatus tersangka, bukan terpidana. Permintaan tersebut disampaikan ketika proses penyidikan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan DLH Kota Lubuklinggau tahun anggaran 2023–2024 masih berlangsung.

Permintaan pemeriksaan memperluas perhatian pada aliran dana

Perkara ini berkaitan dengan penahanan tiga tersangka oleh Kejari Lubuklinggau. Mereka ialah DNF, HP, dan CAN. DNF disebut pernah menjabat Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau pada periode Januari 2023 hingga Juli 2024, sedangkan HP menjabat pada periode Juli 2024 hingga Desember 2024. CAN disebut sebagai Manager SPBU 24.316.135 Lubuklinggau.

Kejari Lubuklinggau menahan ketiganya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau selama 20 hari, terhitung sejak 17 November hingga 6 Desember 2026. Detik melaporkan dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp 1,5 miliar.

Permintaan kuasa hukum untuk mengusut pihak lain menjadi perkembangan lanjutan dalam perkara tersebut. Kuasa hukum meminta penyidik menelusuri pihak yang berkaitan dengan pembayaran, pertanggungjawaban, dan dugaan aliran dana.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Hukum

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.