KPK Kaji UU Perampasan Aset Sebelum Menerapkannya
KPK menyatakan akan mematuhi UU Perampasan Aset, tetapi terlebih dahulu mengkaji pasal yang berkaitan dengan tugas pemberantasan korupsi, termasuk Pasal 53 dan Pasal 61.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mengkaji ketentuan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset sebelum menerapkan seluruh pasalnya pada 20 November 2026. Kajian itu dilakukan setelah DPR RI mengesahkan UU tersebut pada Kamis, 19 November 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan sebagai lembaga penegak hukum dan pelaksana UU. Namun, KPK belum akan langsung menerapkan seluruh ketentuan sebelum memahami pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi.
Budi menyebut kajian mencakup Pasal 53 dan Pasal 61. Kedua ketentuan itu berkaitan dengan pembentukan Badan Pengelolaan Aset serta Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset. KPK juga akan mempelajari dan menganalisis setiap pasal dalam regulasi tersebut.
Kajian pasal menentukan penerapan UU Perampasan Aset
Bagi pembaca, langkah ini menjelaskan bahwa pengesahan UU belum otomatis membuat seluruh ketentuannya langsung diterapkan oleh KPK. Lembaga tersebut perlu memetakan irisan aturan dengan kewenangan pemberantasan korupsi, termasuk ketentuan mengenai badan pengelolaan dan pengawasan aset.
UU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 19 November 2026. Setelah pengesahan itu, KPK menyatakan akan menjalankan regulasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Tahap berikutnya yang disebut KPK adalah mempelajari pasal demi pasal, terutama ketentuan yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. Sumber laporan tidak menyebut batas waktu penyelesaian kajian atau jadwal penerapan masing-masing pasal.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Politik
DPR Jadwalkan Pengesahan RUU Perampasan Aset di Jakarta
DPR dijadwalkan mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna di Jakarta pada 19 November 2026. Penyelesaian ditargetkan sebelum 15 Desember 2…
Terbaru di Hukum

Berita utama hari ini

Baca juga




