Kejaksaan Usulkan Penguatan RUU Perampasan Aset di Jakarta

Jakarta — Kejaksaan Republik Indonesia menyampaikan tiga usulan penguatan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada 10 November 2026, termasuk mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana melalui jalur in rem.

Usulan itu disampaikan ketika rancangan undang-undang tersebut dibahas bersama DPR. Kejaksaan mengusulkan pemisahan tegas antara jalur in rem dan jalur pidana. Jalur in rem berfokus pada aset dan dapat ditempuh ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.

Dalam mekanisme tersebut, Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan kepada pengadilan. Pemilik yang beriktikad baik tetap dapat mengajukan keberatan sebelum aset diputus dirampas, sedangkan Jaksa Pengacara Negara wajib membuktikan bahwa aset yang dimohonkan merupakan aset tindak pidana.

Kejaksaan juga mengusulkan pengaturan aset pengganti. Aset tersebut hanya dapat dirampas apabila aset hasil kejahatan yang telah dinyatakan dirampas tidak dapat dieksekusi, dan pelaksanaannya harus berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan Jaksa Pengacara Negara.

Penguatan aturan menentukan kepastian bagi negara dan korban

Bagi pembaca, rancangan aturan ini berkaitan dengan cara negara memulihkan aset hasil kejahatan sekaligus menjaga hak korban dan pemilik yang beriktikad baik. Kejaksaan menyatakan perampasan melalui jalur in rem tidak menghapus penuntutan terhadap pelaku. Sementara itu, perampasan dalam perkara pidana tetap mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Usulan lain menyangkut koordinasi penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan aset. Kejaksaan mengusulkan agar badan pengelola aset yang dibentuk Presiden dipimpin oleh Jaksa Agung secara ex officio dan dibantu unit kerja Kejaksaan yang membidangi pemulihan aset. Kejaksaan tidak mengusulkan pembentukan badan baru yang berdiri sendiri.

Pokok-pokok usulan tersebut telah disampaikan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara R. Narendra Jatna dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR pada 3 November 2026. Kejaksaan menyatakan siap melanjutkan pembahasan bersama DPR dan Pemerintah.

Sumber

• RRI — media publik nasional
• emedia.dpr.go.id
• investortrust.id
• pantau.com