OJK Tahan Tiga Tersangka Dugaan Manipulasi Perdagangan Waran
OJK menahan tiga tersangka dugaan manipulasi perdagangan waran di Bursa Efek Indonesia pada 16 November 2026. Kerugian dalam perkara itu diperkirakan sekitar Rp6,97 miliar.
Oleh Pandi Muktar
· 2 menit baca
Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan menahan tiga tersangka dugaan manipulasi perdagangan waran di Bursa Efek Indonesia pada 16 November 2026. Ketiganya berinisial JF alias O, FS, dan S.
Mengapa ini penting: Penahanan ini memperluas penanganan hukum atas dugaan manipulasi perdagangan efek yang diperkirakan menimbulkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.
Penyidik menempatkan ketiga karyawan swasta itu di Rumah Tahanan Badan Reserse Kriminal Polri untuk kepentingan penyidikan. Menurut OJK, penahanan dilakukan karena penyidik khawatir para tersangka tidak kooperatif dan dapat menghambat proses penyidikan.
OJK menyatakan satu tersangka lain, TGB alias T, masih menjalani proses hukum dalam perkara berbeda yang ditangani Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Keempat tersangka diduga menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, dan harga efek.
Dugaan tindak pidana itu berkaitan dengan perdagangan pada 29 Mei 2023 atas Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta waran terstruktur ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.
Para tersangka diduga menggunakan identitas orang lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek serta mendanai transaksi melalui rekening bank pihak lain. OJK memperkirakan rangkaian transaksi tersebut menimbulkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.
Perkara ini ditangani setelah proses pengawasan dan pemeriksaan OJK di bidang pasar modal berlanjut ke penyelidikan dan penyidikan. Surat perintah penyidikan diterbitkan sejak Mei 2026.
OJK menyangkakan para tersangka melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. OJK menegaskan proses hukum tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah dan hak para tersangka.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Daerah
OJK Siapkan Restrukturisasi Kredit Korban Gempa NTT hingga Tiga Tahun
OJK menyiapkan restrukturisasi kredit hingga tiga tahun bagi debitur terdampak gempa di delapan kabupaten Nusa Tenggara Timur. Bunga KUR untuk debitur…
Terbaru di Ekonomi & Keuangan
Berita utama hari ini

Baca juga




