Perkara BPRS Khasanah Ummat Masuk Tahap Penuntutan

Banyumas — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti perkara dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026).

Kedua tersangka berinisial TR, Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat, dan AHK, pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis BPRS. OJK menyebut keduanya diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan pemberiannya.

Dugaan penyimpangan berlangsung pada Mei 2018 hingga September 2021. Perkara ini mencakup 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah, dengan potensi kerugian sekitar Rp1,72 miliar.

Perkara masuk tahap penuntutan

Penyerahan tersangka dan barang bukti merupakan Tahap II setelah penyidik OJK menyerahkan berkas perkara kepada JPU. Berkas tersebut dinyatakan lengkap atau P-21 pada 11 November 2026.

TR disangkakan melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. AHK disangkakan melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 atau ketentuan alternatif yang tercantum dalam perubahan undang-undang tersebut.

Perkara ini penting bagi pembaca karena menyangkut dugaan penyimpangan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah dan potensi kerugian sekitar Rp1,72 miliar. Setelah berkas dinyatakan lengkap dan tersangka serta barang bukti dilimpahkan, penanganan perkara berlanjut pada tahap penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Banyumas.

Sumber

• Otoritas Jasa Keuangan — siaran pers resmi
• cnbcindonesia.com
• JatengPos — media regional
• platform.intelligence.regxelerator.com
• berita.islamipedia.id