Pemerintah Kejar Kekurangan Pajak Rp514 Triliun di Jakarta

Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengejar kekurangan penerimaan pajak Rp514 triliun pada November-Desember 2026 untuk memenuhi outlook penerimaan akhir tahun, berdasarkan paparan dalam konferensi pers APBN KiTa pada Jumat, 13 November 2026.

Realisasi penerimaan pajak sampai akhir Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Pemerintah memperkirakan outlook penerimaan pajak akhir tahun mencapai Rp2.310,8 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kekurangan tersebut masih harus dihimpun dalam dua bulan terakhir tahun berjalan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan upaya ekstra untuk mengejar penerimaan Rp514 triliun.

Target pajak menopang belanja negara

Suahasil menjelaskan penerimaan pajak yang masih harus dikumpulkan akan digunakan untuk belanja negara. Ia meminta dukungan masyarakat dan media agar penerimaan pajak dapat dihimpun sesuai kebutuhan fiskal pemerintah.

Penerimaan pajak hingga Oktober 2026 tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, ketika penerimaan tercatat Rp1.459,0 triliun. Komponen penerimaan tersebut antara lain Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas Rp893,10 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Rp793,55 triliun, PPh migas Rp48,88 triliun, pajak lainnya nondeposit Rp7,1 triliun, dan deposit pajak Rp33,6 triliun.

Selain penerimaan pajak, pemerintah masih menargetkan seluruh penerimaan negara pada November-Desember 2026. Total kebutuhan penghimpunan penerimaan pada dua bulan tersebut disebut mencapai sekitar Rp590 triliun, termasuk bagian pajak Rp514 triliun.

Sumber

• detikFinance — media nasional ekonomi
• CNBC Indonesia — media bisnis nasional
• ekonomi.republika.co.id
• DDTCNews — media ekonomi dan perpajakan nasional
• idxchannel.com