DPR Keluarkan Tindak Pidana Pajak dari RUU Perampasan Aset

Jakarta — DPR dan pemerintah menyepakati enam jenis tindak pidana di luar korupsi yang menjadi sasaran Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset pada 13 November 2026. Tindak pidana di bidang perpajakan tidak termasuk dalam cakupan tersebut.

Kesepakatan itu membatasi ruang lingkup RUU Perampasan Aset dari 13 kriteria menjadi enam jenis tindak pidana lainnya di luar korupsi. Enam kategori tersebut mencakup tindak pidana narkotika dan psikotropika; terorisme dan pendanaan terorisme; penyelundupan manusia; penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; perdagangan orang; serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Perpajakan sebelumnya termasuk dalam daftar jenis tindak pidana yang menjadi landasan perampasan aset. Dalam rumusan terbaru, kategori itu tidak lagi dicantumkan sebagai sasaran tersendiri. Pembatasan tersebut juga tidak mengubah posisi tindak pidana korupsi sebagai kategori yang tercakup dalam RUU.

Pembatasan sasaran menentukan ruang lingkup perampasan aset

Bagi pembaca, perubahan ini menentukan jenis perkara yang dapat dikaitkan dengan mekanisme perampasan aset apabila RUU disahkan. Kejahatan perpajakan tidak masuk dalam enam tindak pidana lainnya yang disepakati DPR dan pemerintah, sementara perkara narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi tetap tercantum.

Sejumlah kategori yang sebelumnya muncul dalam pembahasan, termasuk tindak pidana perbankan, perasuransian, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup, juga tidak tercantum dalam daftar enam tindak pidana lainnya. Rumusan penipuan dan/atau penggelapan dalam daftar tersebut dikaitkan dengan penggunaan sarana teknologi informasi atau dampaknya terhadap perekonomian masyarakat luas.

Pembahasan RUU Perampasan Aset berlangsung antara DPR dan pemerintah.

Sumber

• CNN Indonesia — media nasional
• Kontan — media nasional ekonomi
• kumparan.com
• tvrparlemen.dpr.go.id
• DDTC News — media nasional bidang perpajakan
• disway.id