Pemerintah Operasikan Enam Desk Investasi di Sejumlah Daerah

Medan — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal meresmikan operasional empat Desk Investasi Regional di Medan, Semarang, Makassar, dan Balikpapan pada 9 November 2026. Keempat desk itu melengkapi layanan yang sebelumnya dibuka di Batam dan Bali.

Mengapa ini penting: Pelaku usaha di enam wilayah mendapat pusat koordinasi untuk pendampingan proyek, perizinan, dan penyelesaian hambatan investasi.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan desk tersebut bertugas mengawal realisasi investasi, mengoordinasikan fasilitasi, dan mempercepat penyelesaian hambatan proyek di daerah. Pemerintah menetapkan enam lokasi layanan, yakni Batam, Denpasar, Medan, Semarang, Balikpapan, dan Makassar, menurut BKPM dan laporan media yang mengutip pernyataan Todotua.

BKPM menargetkan empat desk yang diresmikan pada 9 November itu mengawal realisasi investasi senilai total Rp100 triliun. Pendampingan diprioritaskan untuk proyek bernilai sekurang-kurangnya Rp100 miliar serta proyek yang dinilai strategis karena berkaitan dengan hilirisasi, penyerapan tenaga kerja, alih teknologi, ekspor, substitusi impor, atau fasilitas penanaman modal.

Desk investasi juga menangani kendala kesesuaian tata ruang, perizinan teknis, pengadaan lahan, pungutan liar, dan praktik premanisme melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian atau lembaga terkait, serta aparat penegak hukum. Evaluasi penyelesaian hambatan dijadwalkan setiap dua minggu.

Perkembangan berikutnya berlangsung di Makassar pada 13 November 2026 melalui penandatanganan nota kesepahaman. Desk Makassar menjadi pusat koordinasi layanan investasi untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, menurut laporan Republika.

BKPM sebelumnya menjadwalkan operasionalisasi desk di Semarang pada 11 November, Makassar pada 13 November, dan Balikpapan pada 16 November 2026. Sistem layanan perizinan yang dikoordinasikan mencakup Online Single Submission yang melibatkan 38 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Sumber

• Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
• The Star
• Republika
• Detik Sulsel
• Liputan6.com