Kabar18.com

Jumat, 13 November 2026

Pemulihan Pascabencana Sumatra Berlanjut hingga 2028

Evaluasi pada 9 November 2026 mencatat pemulihan layanan dasar dan konektivitas di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat, sementara normalisasi sungai dan pembangunan hunian masih berlanjut hingga 2028.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Sebuah ekskavator terparkir di atas tanggul batu di tepi perairan berair tenang.
Ilustrasi: Sebuah ekskavator terparkir di atas tanggul batu di tepi perairan berair tenang. · Foto: Jan van der Wolf / Pexels

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas evaluasi pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 9 November 2026 di Jakarta.

Mengapa ini penting: Pemulihan layanan dasar dan infrastruktur berlanjut, sementara pemerintah menyiapkan sekitar Rp42 triliun pada 2027 untuk normalisasi sungai dan pekerjaan pascabencana.

Dalam evaluasi itu, pemerintah membahas rehabilitasi, rekonstruksi, layanan dasar, infrastruktur, hunian, serta langkah menghadapi bencana susulan. Pemerintah menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung bertahap hingga 2028.

Menurut laporan evaluasi yang disampaikan dalam rapat, seluruh 87 rumah sakit terdampak telah kembali beroperasi. Dari 4.922 sekolah terdampak, sebanyak 4.823 telah kembali menggunakan bangunan asal, sedangkan 99 lainnya masih memakai kelas darurat.

Jalan nasional dan jembatan nasional di tiga provinsi disebut telah kembali 100 persen fungsional. Pembangunan hunian sementara mencapai 20.803 unit atau 99,84 persen. Pemerintah juga mempercepat pembangunan 57.027 hunian tetap melalui skema di lokasi semula, mandiri, dan komunal.

Presiden memprioritaskan percepatan normalisasi sungai untuk mengurangi risiko banjir susulan. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi mencatat 137 sungai terdampak: 31 di Aceh, 48 di Sumatera Utara, dan 58 di Sumatera Barat.

Selain itu, pemerintah menangani 38 muara. Sebanyak tujuh muara telah selesai dinormalisasi, 11 masih dikerjakan, dan 20 belum tertangani. Kementerian Pekerjaan Umum menjadi ujung tombak pekerjaan dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, dan Polri.

Pemerintah menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp42 triliun pada 2027 untuk melanjutkan pemulihan. Rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028 mencakup 11.520 kegiatan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp100,67 triliun selama tiga tahun.

Banjir dan longsor yang menjadi dasar program pemulihan terjadi di tiga provinsi tersebut pada November 2025. Pemerintah melanjutkan pekerjaan pemulihan layanan dasar, infrastruktur, sungai, muara, serta hunian sesuai tahapan rencana hingga 2028.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Daerah

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.