Pemulihan Pascabencana Sumatra Berlanjut hingga 2028
Evaluasi pada 9 November 2026 mencatat pemulihan layanan dasar dan konektivitas di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat, sementara normalisasi sungai dan pembangunan hunian masih berlanjut hingga 2028.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas evaluasi pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 9 November 2026 di Jakarta.
Mengapa ini penting: Pemulihan layanan dasar dan infrastruktur berlanjut, sementara pemerintah menyiapkan sekitar Rp42 triliun pada 2027 untuk normalisasi sungai dan pekerjaan pascabencana.
Dalam evaluasi itu, pemerintah membahas rehabilitasi, rekonstruksi, layanan dasar, infrastruktur, hunian, serta langkah menghadapi bencana susulan. Pemerintah menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung bertahap hingga 2028.
Menurut laporan evaluasi yang disampaikan dalam rapat, seluruh 87 rumah sakit terdampak telah kembali beroperasi. Dari 4.922 sekolah terdampak, sebanyak 4.823 telah kembali menggunakan bangunan asal, sedangkan 99 lainnya masih memakai kelas darurat.
Jalan nasional dan jembatan nasional di tiga provinsi disebut telah kembali 100 persen fungsional. Pembangunan hunian sementara mencapai 20.803 unit atau 99,84 persen. Pemerintah juga mempercepat pembangunan 57.027 hunian tetap melalui skema di lokasi semula, mandiri, dan komunal.
Presiden memprioritaskan percepatan normalisasi sungai untuk mengurangi risiko banjir susulan. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi mencatat 137 sungai terdampak: 31 di Aceh, 48 di Sumatera Utara, dan 58 di Sumatera Barat.
Selain itu, pemerintah menangani 38 muara. Sebanyak tujuh muara telah selesai dinormalisasi, 11 masih dikerjakan, dan 20 belum tertangani. Kementerian Pekerjaan Umum menjadi ujung tombak pekerjaan dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, dan Polri.
Pemerintah menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp42 triliun pada 2027 untuk melanjutkan pemulihan. Rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028 mencakup 11.520 kegiatan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp100,67 triliun selama tiga tahun.
Banjir dan longsor yang menjadi dasar program pemulihan terjadi di tiga provinsi tersebut pada November 2025. Pemerintah melanjutkan pekerjaan pemulihan layanan dasar, infrastruktur, sungai, muara, serta hunian sesuai tahapan rencana hingga 2028.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Lingkungan
Pelalawan Pertahankan Status Siaga Karhutla hingga 30 November
Pemerintah Kabupaten Pelalawan mempertahankan status siaga darurat karhutla hingga 30 November 2026 sambil mengantisipasi hujan lebat, banjir, dan gen…
Terbaru di Daerah
Berita utama hari ini

Baca juga




