Rancangan Perpres Lembaga Pengawas Data Pribadi Masuk Tahap Final
Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan rancangan Perpres lembaga pengawas Pelindungan Data Pribadi telah berada pada tahap final dan diajukan kepada Presiden pada 4 November 2026.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Pada 4 November 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan rancangan Peraturan Presiden tentang pembentukan lembaga pengawas Pelindungan Data Pribadi telah memasuki tahap final dan diajukan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara.
Mengapa ini penting: Pembentukan lembaga ini akan menentukan perpindahan fungsi pengawasan data pribadi dari Komdigi kepada lembaga khusus setelah Perpres ditetapkan dan lembaga resmi beroperasi.
Perkembangan itu disampaikan Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Komdigi Muchtarul Huda. Menurut Katadata.co.id, Komdigi juga menyiapkan satuan tugas khusus untuk memastikan masa transisi berjalan lancar.
Hingga 11 November 2026, pemerintah belum mengumumkan waktu penerbitan Perpres maupun tanggal mulai beroperasinya lembaga tersebut. Fungsi pelindungan data pribadi masih dijalankan Komdigi sampai lembaga pengawas resmi dibentuk, menurut Katadata.co.id.
Mandat lembaga
Pembentukan lembaga pengawas merupakan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaga itu nantinya berwenang menerima aduan, melakukan pengawasan dan pemeriksaan, serta menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran pelindungan data pribadi.
Katadata.co.id melaporkan lembaga tersebut juga akan memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, memublikasikan hasil pelaksanaan pelindungan data pribadi, dan bekerja sama dengan lembaga sejenis di negara lain untuk menangani dugaan pelanggaran lintas negara.
Komdigi menargetkan pembentukan lembaga itu selesai pada 2026. Metro TV melaporkan pemerintah mempertahankan prinsip agar lembaga pengawas bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Pemerintahan
Prabowo Perintahkan Percepatan Normalisasi 137 Sungai di Sumatera
Presiden Prabowo meminta percepatan normalisasi 137 sungai dan 38 muara di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat setelah pemerintah mencatat 41 ben…
Terbaru di Pemerintahan

Baca juga


