Pemerintah Tetapkan Target Kredit UMKM 2027 di Jakarta
Rapat koordinasi di Jakarta membahas evaluasi kredit 2026 dan program pembiayaan UMKM 2027. Pemerintah menetapkan target kredit program Rp394 triliun, termasuk KUR Rp325 triliun.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin rapat koordinasi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jakarta pada Rabu, 11 November 2026. Rapat tersebut dihadiri Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, serta pejabat kementerian terkait.
Pembahasan mencakup evaluasi kredit pemerintah sepanjang 2026 dan arah program pembiayaan pada 2027. Pemerintah menetapkan target total Kredit Program Pemerintah sebesar Rp394 triliun pada 2027. Dari jumlah itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) memperoleh alokasi Rp325 triliun, lebih tinggi dibandingkan target penyaluran KUR pada 2026 sebesar Rp295 triliun.
Rincian lain dalam rapat meliputi Kredit Usaha Pertanian sebesar Rp1,4 triliun, kredit industri padat karya sebesar Rp600 miliar, kredit perumahan sebesar Rp30 triliun, dan Kredit Perempuan Prasejahtera sebesar Rp30 triliun. Pembiayaan tersebut diarahkan untuk memperluas akses kredit bagi UMKM serta mendukung sektor pertanian, industri padat karya, perumahan, dan kelompok perempuan prasejahtera.
Target kredit 2027 memperluas akses pembiayaan UMKM
Keputusan ini penting bagi pembaca karena UMKM menjadi sasaran utama program kredit pemerintah dan kebijakan tersebut menentukan arah pembiayaan murah pada tahun berikutnya. Kenaikan target KUR dari Rp295 triliun pada 2026 menjadi Rp325 triliun pada 2027 menunjukkan perubahan skala program yang dibahas pemerintah.
Rapat koordinasi berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Selain membahas target 2027, forum tersebut mengevaluasi pelaksanaan program kredit pemerintah sepanjang 2026. Bank Indonesia, OJK, Kementerian Perdagangan, dan kementerian terkait terlibat dalam pembahasan kebijakan kredit serta pembiayaan UMKM.
Airlangga menyampaikan target tersebut setelah rapat koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat. Rapat juga membahas kebijakan relaksasi bagi debitur pascagempa di Nusa Tenggara Timur.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Politik
DPR Koordinasikan Kebijakan Ekonomi Bersama Pemerintah di Jakarta
DPR menggelar rapat koordinasi di Gedung Nusantara III, Jakarta, bersama pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan Danantara Indonesia. Pertemuan membahas…
Paling ramai di Politik

Berita utama hari ini

Baca juga




