Transaksi Kripto Indonesia Capai Rp171,12 Triliun hingga Juli 2026
OJK mencatat 22,93 juta akun konsumen aset kripto hingga Juli 2026. Nilai transaksi perdagangan aset kripto sepanjang Januari-Juli 2026 mencapai sekitar Rp171,12 triliun.
Oleh Kevin Mikael Januar
· 2 menit baca
Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai transaksi perdagangan aset kripto di Indonesia sekitar Rp171,12 triliun sepanjang Januari-Juli 2026, berdasarkan laporan pada 25 September 2026. Pada periode yang sama, jumlah akun konsumen aset kripto mencapai 22,93 juta akun hingga Juli 2026.
Data tersebut menunjukkan pertumbuhan jumlah akun konsumen ketika nilai transaksi kumulatif masih menjadi perhatian dalam perkembangan pasar aset kripto nasional. Angka transaksi yang dilaporkan mencakup perdagangan aset kripto selama tujuh bulan pertama 2026.
Perkembangan pasar kripto berdampak pada konsumen Indonesia
Bagi pembaca, jumlah akun dan nilai transaksi menjadi dua indikator penting untuk melihat luasnya penggunaan aset kripto di Indonesia. OJK menjadi sumber angka yang dikutip dalam laporan-laporan tersebut, sehingga perkembangan pasar dapat dibaca melalui data konsumen dan aktivitas perdagangan.
Laporan lain menyebutkan jumlah akun konsumen pada Juli 2026 meningkat dari 22,69 juta akun pada Juni 2026 menjadi 22,93 juta akun. Pada saat yang sama, nilai transaksi spot pada Juli 2026 tercatat Rp20,52 triliun, sedangkan akumulasi transaksi spot sepanjang Januari-Juli 2026 mencapai Rp171,12 triliun.
Selain transaksi spot, laporan terpisah mencatat nilai transaksi derivatif aset keuangan digital pada tujuh bulan pertama 2026 sebesar Rp32,53 triliun. Angka ini merupakan konteks tambahan mengenai aktivitas perdagangan aset digital pada periode yang sama.
Persaingan antarpenyelenggara perdagangan aset kripto berlangsung ketika jumlah akun konsumen bertambah. Namun, laporan yang tersedia dalam penelusuran ini tidak menyebutkan langkah lanjutan tertentu setelah data Juli 2026 tersebut diumumkan.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Politik
Sarasehan Obligasi Daerah Bahas Aturan di Jakarta
Sarasehan Nasional di Jakarta pada 18–19 November 2026 membahas kesiapan penerbitan obligasi daerah. OJK dan Komisi XI DPR RI menyoroti perlindungan i…
Terbaru di Teknologi

Berita utama hari ini

Baca juga





