DPR Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset Setelah Dibahas 18 Tahun
DPR mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset pada 19 November 2026 setelah pembahasan selama 18 tahun. Aturan ini memungkinkan perampasan tanpa putusan pidana dalam keadaan tertentu.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Kompleks Parlemen — DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lain menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada 19 November 2026. Seluruh delapan fraksi menyetujui pengesahan tersebut.
Mengapa ini penting: Aturan ini memberi dasar hukum baru bagi negara untuk mengejar aset terkait tindak pidana dalam keadaan tertentu tanpa menunggu putusan pidana, setelah undang-undang berlaku.
Pengesahan dilakukan setelah rancangan undang-undang itu dibahas selama 18 tahun. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan aturan tersebut diperlukan untuk memperkuat pemulihan aset negara dan korban yang tidak selalu dapat dicapai melalui proses pidana biasa.
Menurut laporan The Jakarta Post dan Malay Mail, undang-undang itu memungkinkan perampasan aset yang diduga terkait tindak pidana tanpa putusan pidana dalam keadaan tertentu. Ketentuan tersebut antara lain berlaku ketika tersangka meninggal, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak dapat ditemukan.
Rancangan yang dibahas dalam sidang juga mencakup aset yang berkaitan dengan korupsi, narkotika, penipuan keuangan, terorisme, dan perdagangan manusia. Namun, The Jakarta Post melaporkan bahwa naskah final belum dipublikasikan saat pengesahan.
Malay Mail melaporkan bahwa aturan tersebut mencakup aset bernilai sekurang-kurangnya Rp1 miliar untuk mekanisme perampasan tanpa putusan pidana. Aset tetap harus diajukan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan perampasan.
DPR juga menyiapkan badan pengelola aset dan badan pengawas independen untuk mendukung pelaksanaan aturan tersebut. Menurut The Star, undang-undang itu berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan hanya diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah mulai berlaku.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Teknologi
Komisi I DPR Usulkan RUU Kecerdasan Artifisial Masuk Prolegnas
Komisi I DPR mengusulkan RUU Kecerdasan Artifisial masuk Prolegnas jangka menengah dalam rapat penyusunan RUU Prioritas 2027 di Jakarta pada 17 Novemb…
Terbaru di Politik

Berita utama hari ini

Baca juga





