Sarasehan Obligasi Daerah Bahas Aturan di Jakarta
Sarasehan Nasional di Jakarta pada 18–19 November 2026 membahas kesiapan penerbitan obligasi daerah. OJK dan Komisi XI DPR RI menyoroti perlindungan investor serta penguatan aturan.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Sarasehan Nasional tentang obligasi daerah berlangsung pada 18–19 November 2026 di Jakarta, mempertemukan pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), akademisi, pelaku pasar, dan investor.
Forum bertema “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” itu membahas kesiapan pemerintah daerah menerbitkan surat utang di tengah tantangan fiskal. Materinya mencakup tata kelola keuangan daerah, transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan membayar kembali pokok dan kupon obligasi.
OJK membahas pengembangan ekosistem obligasi daerah yang kredibel dan transparan, kepastian hukum, perlindungan investor, serta peluang penjaminan oleh pemerintah pusat. Komisi XI DPR RI memberikan pandangan mengenai penguatan kerangka hukum, termasuk rencana pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah.
Obligasi daerah membuka pilihan pembiayaan pembangunan
Obligasi daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD) rutin dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kesiapan tata kelola, transparansi, pemeriksaan, serta kemampuan daerah memenuhi kewajiban pembayaran menjadi perhatian.
Sarasehan tersebut juga menyoroti kriteria dan indikator kelayakan daerah serta proyek yang akan dibiayai. Proyek produktif yang menghasilkan pendapatan menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan, bersama pengelolaan risiko agar pembayaran pokok dan kupon tidak membebani fiskal pada masa depan.
Rangkaian kegiatan dibagi menjadi tiga sesi diskusi pada 18–19 November 2026. Forum itu juga dijadwalkan membahas partisipasi investor lokal dan ritel serta peluang masyarakat mengawasi penggunaan dana dan perkembangan proyek yang dibiayai obligasi daerah.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Ekonomi & Keuangan
OJK Tahan Tiga Tersangka Dugaan Manipulasi Perdagangan Waran
OJK menahan tiga tersangka dugaan manipulasi perdagangan waran di Bursa Efek Indonesia pada 16 November 2026. Kerugian dalam perkara itu diperkirakan…
Terbaru di Politik
Berita utama hari ini

Baca juga




