Kabar18.com

Rabu, 18 November 2026

Sarasehan Obligasi Daerah Bahas Aturan di Jakarta

Sarasehan Nasional di Jakarta pada 18–19 November 2026 membahas kesiapan penerbitan obligasi daerah. OJK dan Komisi XI DPR RI menyoroti perlindungan investor serta penguatan aturan.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Deretan gedung pencakar langit berkaca modern di bawah langit biru.
Ilustrasi: Deretan gedung pencakar langit berkaca modern di bawah langit biru. · Foto: Ren Aukeman / Pexels

Jakarta — Sarasehan Nasional tentang obligasi daerah berlangsung pada 18–19 November 2026 di Jakarta, mempertemukan pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), akademisi, pelaku pasar, dan investor.

Forum bertema “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” itu membahas kesiapan pemerintah daerah menerbitkan surat utang di tengah tantangan fiskal. Materinya mencakup tata kelola keuangan daerah, transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan membayar kembali pokok dan kupon obligasi.

OJK membahas pengembangan ekosistem obligasi daerah yang kredibel dan transparan, kepastian hukum, perlindungan investor, serta peluang penjaminan oleh pemerintah pusat. Komisi XI DPR RI memberikan pandangan mengenai penguatan kerangka hukum, termasuk rencana pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah.

Obligasi daerah membuka pilihan pembiayaan pembangunan

Obligasi daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD) rutin dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kesiapan tata kelola, transparansi, pemeriksaan, serta kemampuan daerah memenuhi kewajiban pembayaran menjadi perhatian.

Sarasehan tersebut juga menyoroti kriteria dan indikator kelayakan daerah serta proyek yang akan dibiayai. Proyek produktif yang menghasilkan pendapatan menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan, bersama pengelolaan risiko agar pembayaran pokok dan kupon tidak membebani fiskal pada masa depan.

Rangkaian kegiatan dibagi menjadi tiga sesi diskusi pada 18–19 November 2026. Forum itu juga dijadwalkan membahas partisipasi investor lokal dan ritel serta peluang masyarakat mengawasi penggunaan dana dan perkembangan proyek yang dibiayai obligasi daerah.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Politik

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.