Kabar18.com

Jumat, 20 November 2026

Tomsi Tohir Minta Pemda Prioritaskan Anggaran di Jakarta

Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah mengarahkan belanja pada kebutuhan dasar, termasuk lapangan kerja, pangan murah, kesehatan, dan pendidikan. Kemendagri juga menyusun rapor kepala daerah.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Seseorang menulis catatan di buku dengan pena di samping kalkulator dan uang kertas.
Ilustrasi: Seseorang menulis catatan di buku dengan pena di samping kalkulator dan uang kertas. · Foto: olia danilevich / Pexels

Jakarta — Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah memprioritaskan anggaran untuk pelayanan publik saat membuka Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Tomsi mengarahkan belanja daerah pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Prioritas yang disebut meliputi penciptaan lapangan kerja, penyediaan pangan murah, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.

Ia juga meminta pemerintah daerah menyusun program pembangunan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan skala prioritas. Anggaran, menurut arahan tersebut, perlu diarahkan pada program strategis nasional dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam pengelolaan belanja, pemerintah daerah diminta memastikan setiap program memiliki tujuan yang jelas, alokasi anggaran sesuai kebutuhan, serta dampak yang dapat diukur. Program yang tidak memberikan manfaat langsung perlu dievaluasi untuk dicoret atau diganti.

Anggaran daerah perlu diukur dari manfaatnya

Tomsi menekankan bahwa evaluasi kinerja anggaran tidak cukup hanya melihat serapan. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan keluaran dan hasil program, mengurangi belanja yang tidak produktif, serta melakukan evaluasi secara berkala.

Selain kualitas belanja, Kemendagri mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pengembangan Badan Usaha Milik Daerah, dan pengelolaan aset pemerintah berdasarkan potensi serta target yang realistis.

Kemendagri juga tengah menyusun rapor kepala daerah sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah. Indikator yang menjadi perhatian mencakup kemiskinan, pengangguran, stunting, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Rakernas Forsesdasi Tahun 2026 mengusung tema penguatan kapasitas fiskal daerah melalui sinergi kebijakan pusat dan daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan pembangunan berkelanjutan.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Pemerintahan

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.