Kabar18.com

Senin, 9 November 2026

Aset Tanah Senilai Rp70,68 Miliar Beralih untuk Kopassus

Kementerian ESDM mengalihkan status penggunaan 102 bidang tanah seluas 137,1 hektare kepada Kementerian Pertahanan c.q. Kopassus. Aset berada di Kutai Kartanegara dan bernilai Rp70,68 miliar.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Pemandangan perbukitan hijau berhutan di bawah langit biru cerah.
Ilustrasi: Pemandangan perbukitan hijau berhutan di bawah langit biru cerah. · Foto: Md. Jwel Miah / wordpress (Openverse), CC0

Kutai Kartanegara — Pada 7 November 2026, status penggunaan 102 bidang tanah seluas 137,1 hektare di Kutai Kartanegara resmi dialihkan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Kementerian Pertahanan c.q. Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Pengalihan tersebut merupakan pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN) dari lahan bekas pertambangan batu bara. Serah terima ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) alih status penggunaan pada Jumat, 6 November 2026.

Aset itu berada di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Luas keseluruhannya tercatat 1.371.227 meter persegi. Lahan berasal dari kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Multi Harapan Utama (MHU).

Nilai perolehan 102 bidang tanah tersebut mencapai Rp70,68 miliar. Setelah BAST ditandatangani, status penggunaan BMN resmi beralih kepada Kementerian Pertahanan c.q. Kopassus. Tanggung jawab pengelolaan dan pemanfaatan aset selanjutnya berada pada pihak penerima sesuai tugas dan fungsinya.

Pengalihan lahan memperkuat dukungan aset bagi pertahanan

Bagi pembaca, pengalihan ini menunjukkan perubahan penggunaan aset negara dari sektor pertambangan menjadi dukungan bagi kebutuhan pertahanan. Lahan tersebut disiapkan untuk menunjang fasilitas dan operasional Grup 4 Kopassus.

Kementerian ESDM menyebut aset itu sebelumnya merupakan bagian dari aset pertambangan batu bara yang telah tercatat sebagai BMN. Penggunaan baru dilakukan setelah statusnya dialihkan kepada Kementerian Pertahanan melalui mekanisme administrasi aset negara.

Pengalihan status penggunaan aset telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/MK/KN/2026 tertanggal 26 Agustus 2026. Dengan penandatanganan BAST, pengelolaan dan pemanfaatan tanah menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan untuk mendukung tugas dan fungsi Kopassus.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Pertahanan

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.