Kabar18.com

Rabu, 18 November 2026

Tito dan Pramono Bahas Pembiayaan Rumah Sakit serta LRT Jakarta

Tito Karnavian dan Pramono Anung membahas pinjaman PT SMI untuk proyek rumah sakit serta LRT Jakarta. Kebutuhan APBD sekitar Rp7,5 triliun dipadukan dengan DBH.

Oleh

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Jalur rel kereta layang perkotaan dengan struktur baja berlatar belakang gedung-gedung bertingkat.
Ilustrasi: Jalur rel kereta layang perkotaan dengan struktur baja berlatar belakang gedung-gedung bertingkat. · Foto: Huu Huynh / Pexels

Jakarta — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta pada Selasa, 17 November 2026, untuk membahas pembiayaan pembangunan rumah sakit dan perluasan jaringan LRT.

Pertemuan itu membahas pengalihan skema pembiayaan dari rencana obligasi daerah ke pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), perusahaan di bawah Kementerian Keuangan. Skema tersebut disiapkan untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pramono menyebut kebutuhan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta sekitar Rp7,5 triliun. Sebesar Rp3 triliun direncanakan berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan Rp4,5 triliun lainnya diajukan sebagai pinjaman kepada PT SMI.

Tito menjelaskan, pinjaman itu dapat digunakan antara lain untuk pembangunan rumah sakit. Rencana pengembangan LRT juga dibahas sebagai bagian dari program infrastruktur Jakarta.

Skema pembiayaan menentukan kelanjutan proyek Jakarta

Pembayaran pinjaman PT SMI diusulkan melalui pemotongan DBH yang masih menjadi hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan belum disalurkan pemerintah pusat. Mekanisme ini menjadi alternatif setelah skema pembiayaan melalui obligasi daerah tidak dilanjutkan.

Bagi pembaca nasional, keputusan tersebut berkaitan dengan pembiayaan layanan publik dan transportasi di ibu kota. Rumah sakit dan jaringan LRT merupakan bagian dari program pembangunan yang dipaparkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pertemuan tersebut.

Kementerian Dalam Negeri pada prinsipnya menyetujui rencana pembiayaan melalui PT SMI. Rekomendasi kementerian menjadi salah satu syarat bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperoleh pinjaman tersebut.

Selain rumah sakit dan LRT, program yang disebut dalam pembahasan mencakup penanganan banjir, kemacetan, dan kawasan kumuh di Jakarta. Laporan sumber tidak menyebutkan jadwal pencairan pinjaman atau waktu dimulainya proyek-proyek tersebut.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Pemerintahan

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.