Ditjen AHU Perkuat Integrasi Data Korporasi di Jakarta
Ditjen AHU mengembangkan API Management untuk menstandarkan pertukaran data korporasi, mengatur akses, dan memantau transaksi guna mempercepat layanan publik serta mendukung investasi.
Oleh Mukmin John
· 2 menit baca
Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum memperkuat integrasi data korporasi melalui pengembangan tata kelola berbasis API Management untuk mendukung pelayanan publik dan investasi nasional pada November 2026.
Penguatan itu dibahas dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026. Forum tersebut mempertemukan Ditjen AHU dengan kementerian, lembaga, dan mitra strategis.
Ditjen AHU menyebut integrasi data diperlukan agar informasi badan hukum dan badan usaha dapat dimanfaatkan secara lebih akurat, mutakhir, aman, dan konsisten sesuai kewenangan masing-masing instansi. Data itu mendukung pelayanan publik, kepastian hukum, perizinan berusaha, pengawasan, serta perumusan kebijakan pemerintah.
API Management dikembangkan untuk menstandarkan layanan pertukaran data, mengatur hak akses dan keamanan, serta memantau transaksi secara real-time. Pengelolaan tersebut diarahkan agar pertukaran data antarlembaga berlangsung lebih terukur, andal, dan efisien.
Integrasi data memperkuat kepastian layanan dan investasi
Bagi pembaca, integrasi data korporasi berkaitan dengan proses administrasi usaha dan layanan pemerintah yang membutuhkan informasi badan hukum. Data yang terhubung dapat membantu mengurangi verifikasi berulang, meningkatkan konsistensi informasi, dan memperkuat kepastian hukum bagi dunia usaha.
Hukumonline melaporkan bahwa hingga Oktober 2026, Ditjen AHU telah menjalankan integrasi data secara elektronik dengan kurang lebih 35 kementerian/lembaga serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kerja sama pertukaran data dengan 15 kementerian/lembaga lainnya masih dalam tahap penyelesaian akhir.
Pemanfaatannya mencakup layanan portal web, Application Programming Interface (API), dan web service. Direktorat Jenderal Pajak menggunakan data Ditjen AHU untuk memadankan data badan hukum dan badan usaha serta memverifikasi pemilik manfaat. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memanfaatkannya untuk memvalidasi legalitas badan hukum dan badan usaha dalam proses perizinan.
Ditjen AHU menyatakan penguatan API Management mencakup standardisasi teknis layanan, pengendalian hak akses dan keamanan, serta pemantauan transaksi pertukaran data secara real-time. Langkah berikutnya yang disebut dalam laporan adalah melanjutkan penguatan tata kelola integrasi agar pemanfaatan data korporasi semakin optimal.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Gaya Hidup
Orang Tua Jakarta Diminta Kenali Potensi Anak Tanpa Membandingkan
Orang tua di Jakarta dianjurkan mengamati minat, kemampuan, dan respons anak tanpa menjadikan anak lain sebagai pembanding. Pemetaan talenta disebut s…
Terbaru di Analisis

Berita utama hari ini

Baca juga


