DPD RI Sampaikan Tiga Usulan Kebijakan Iklim di COP31
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menyampaikan tiga usulan di COP31 Antalya: pembagian kewenangan iklim, fasilitas proyek daerah, dan pembagian manfaat karbon.
Oleh Pandi Muktar
· 2 menit baca
Antalya — Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menyampaikan tiga usulan kebijakan iklim dalam dialog COP31 di Antalya, Turki, pada 13 November 2026. Usulan itu ditujukan untuk memperkuat pelaksanaan komitmen iklim di tingkat daerah.
Mengapa ini penting: Usulan tersebut dapat memengaruhi pembagian kewenangan pemerintah daerah, dukungan pembiayaan proyek iklim, serta mekanisme pembagian manfaat transaksi karbon.
Menurut laporan Detik, Tamsil menyampaikan usulan tersebut dalam pidato kunci bertajuk “From Commitments to Communities” di Antalya Expo Center. Ia menilai kebijakan iklim perlu diterjemahkan menjadi proyek yang dapat dibiayai dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Usulan pertama adalah tata kelola iklim multilevel dengan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Pembagian itu mencakup pengembangan proyek karbon, pengelolaan registri data emisi, dan pertanggungjawaban hasil.
Usulan kedua ialah pembentukan fasilitas proyek tingkat subnasional. Fasilitas tersebut diharapkan menyediakan dukungan teknis untuk studi kelayakan, pembangunan infrastruktur data emisi perkotaan, serta subsidi atau standardisasi biaya pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV).
Usulan ketiga berkaitan dengan pembagian manfaat yang berkeadilan. DPD RI mendorong agar transaksi karbon menjamin transparansi kontrak dan pendapatan, melibatkan masyarakat terdampak, serta menyediakan mekanisme pengaduan.
Tamsil juga mendorong pembentukan koalisi untuk mengawal akuntabilitas pembiayaan iklim, menghubungkan pemerintah daerah dengan mitra pendanaan global, dan mengevaluasi tindak lanjut setelah COP31 secara berkala.
Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 berlangsung di Antalya. Forum itu juga menjadi tempat pemerintah Indonesia menyampaikan kebijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan, termasuk peningkatan jumlah polisi hutan dan petugas pemadam kebakaran dari 8.000 menjadi 70.000 personel, menurut CNN Indonesia.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Politik
DPD RI Bahas Transfer ke Daerah di Jakarta
Forum Senator Menyapa episode II membahas kecukupan, distribusi, penyaluran, dan mutu belanja Transfer ke Daerah. Acara berlangsung di Jakarta pada 12…
Terbaru di Lingkungan

Berita utama hari ini

Baca juga





