Ahmad Nawardi Minta Pemda Terlibat dalam Proyek Pusat di Daerah

Jakarta — Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Ahmad Nawardi meminta pemerintah daerah dilibatkan sejak perencanaan proyek pembangunan kementerian dan lembaga pusat di daerah pada Kamis, 12 November 2026.

Nawardi menyampaikan permintaan itu dalam program Senator Menyapa di Jakarta. Ia menilai proyek pusat perlu disusun sesuai kebutuhan masyarakat agar anggaran yang digunakan memberikan manfaat bagi warga.

Menurut Nawardi, pemerintah daerah perlu ikut menentukan lokasi, desain, hingga besaran anggaran proyek. Ia bahkan mengusulkan agar daerah diberi kewenangan menentukan lokasi pembangunan sehingga pelaksanaan proyek lebih tepat sasaran.

Pelibatan pemda diarahkan agar proyek tepat sasaran

Nawardi mengatakan program pemerintah pusat selama ini kerap dikeluhkan karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Karena itu, ia mendorong sinergi antara anggaran Transfer ke Daerah (TKD), program prioritas pemerintah pusat, serta program kementerian dan lembaga yang dijalankan di daerah.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar keberhasilan kementerian dan lembaga tidak hanya diukur dari realisasi anggaran. Penilaian, kata dia, harus memperhatikan substansi program dan manfaatnya bagi masyarakat.

Nawardi menilai penilaian yang terlalu berorientasi pada penyerapan anggaran dapat membuat kementerian dan lembaga lebih fokus menghabiskan anggaran daripada memastikan program berjalan sesuai kebutuhan warga.

DPD RI, menurut Nawardi, akan mengawal sinergi program pemerintah pusat dan daerah agar setiap proyek pembangunan tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sumber

• CNN Indonesia — media nasional
• DARIM.ID — media nasional
• orchard.dpd.go.id