DPR Soroti Ketahanan APBN 2026 di Jakarta

Jakarta — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyatakan DPR akan memberi perhatian pada ketahanan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Puan mengatakan ketidakpastian ekonomi global dapat menekan kondisi fiskal melalui dinamika harga minyak bumi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan pasar modal. DPR memastikan ketahanan fiskal APBN 2026 tetap mampu melindungi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam fungsi pengawasan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, DPR juga menyoroti kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak. Perbaikan tata kelola serta regulasi pasar modal termasuk isu ekonomi yang perlu mendapat tindak lanjut pemerintah.

Ketahanan APBN berkaitan dengan energi dan kebutuhan masyarakat

Perhatian DPR mencakup penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri. Isu tersebut berkaitan dengan kemampuan negara menjaga pasokan energi, sementara harga pakan ternak berdampak pada biaya produksi peternakan dan kebutuhan masyarakat.

Rapat paripurna itu menandai pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. DPR menyatakan sejumlah isu strategis akan menjadi fokus pengawasan dan perlu ditindaklanjuti pemerintah, termasuk ketahanan fiskal, pakan ternak, tata kelola pasar modal, dan produksi serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.

Sumber

• detikFinance — media nasional bidang ekonomi
• kumparanBisnis — media berita ekonomi nasional