Pemerintah Siapkan Relaksasi Konversi Devisa Ekspor di Jakarta
Pemerintah menyiapkan revisi aturan devisa hasil ekspor dari pengolahan sumber daya alam. Airlangga Hartarto menyebut perubahan itu mencakup relaksasi konversi valuta asing ke rupiah.
Oleh Pandi Muktar
· 2 menit baca
Jakarta — Pemerintah berencana mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 tentang devisa hasil ekspor dari kegiatan pengolahan sumber daya alam pada 9 November 2026.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan revisi tersebut akan mengatur kembali kewajiban penempatan devisa hasil ekspor. Perubahan utama yang disiapkan berupa pelonggaran atau relaksasi konversi valuta asing ke rupiah.
Rencana itu berkaitan dengan pengelolaan devisa hasil ekspor dari kegiatan pengolahan sumber daya alam. Pemerintah belum menyampaikan dalam laporan tersebut rincian bentuk relaksasi, waktu penerapan, atau besaran valuta asing yang dapat dikonversi.
Relaksasi konversi memengaruhi pengelolaan devisa ekspor
Bagi pembaca, perubahan aturan ini dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha yang menerima devisa dari kegiatan pengolahan sumber daya alam. Ketentuan mengenai penempatan devisa dan konversi valuta asing ke rupiah berhubungan dengan pengelolaan penerimaan ekspor serta kebutuhan likuiditas perusahaan.
Rencana revisi merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026. Airlangga menyebut inti perubahan adalah memberikan pelonggaran terhadap kewajiban konversi valuta asing ke rupiah, sementara pemerintah menyiapkan perubahan aturan yang mengatur devisa hasil ekspor.
Dengan demikian, fokus perubahan berada pada ketentuan penempatan dan konversi devisa hasil ekspor dari kegiatan pengolahan sumber daya alam. Pemerintah masih menyiapkan revisi aturan tersebut, sedangkan rincian mengenai bentuk relaksasi, waktu penerapan, dan besaran valuta asing yang dapat dikonversi belum disampaikan dalam laporan tersebut.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Politik
DPR dan Pemerintah Sepakati Pemblokiran Sementara dalam RUU Perampasan Aset
Komisi III DPR dan pemerintah menyepakati pemblokiran aset dalam RUU Perampasan Aset bersifat sementara. Pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi m…
Terbaru di Ekonomi & Keuangan
Berita utama hari ini
Baca juga
