DPRD Muaro Jambi Gelar Rapat Gabungan Bahas Aspirasi dan Keresahan Ribuan Petani

KABAR18.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat gabungan komisi untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi dan permohonan penyelesaian masalah dari masyarakat, khususnya para petani kelapa sawit. Rapat berlangsung di Gedung DPRD Muaro Jambi, Senin (28/07/2025), dan dihadiri langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Muaro Jambi, H. Budhi Hartono, S.Sos., MT.

Rapat ini merupakan kelanjutan dari sejumlah surat resmi yang masuk ke pemerintah daerah, di antaranya surat dari Kepala Desa Suko Awin Jaya mengenai keresahan masyarakat, surat gabungan kelompok tani, serta pengaduan terkait pelarangan jual beli TBS sawit dari lokasi PKH, hingga persoalan penguasaan lahan kebun milik petani oleh Satgas PKH.

Selain itu, Laskar Merah Putih Perjuangan turut melayangkan surat pemberitahuan aksi damai yang sebelumnya telah digelar pada Senin, 21 Juli 2025. Dalam aksi tersebut, ribuan petani menyampaikan keluhan terkait kondisi yang mereka hadapi, dan DPRD telah menampung aspirasi tersebut melalui forum rapat komisi.

Dalam kesempatan itu, Sekda Budhi Hartono bersama Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, menyambut baik kehadiran masyarakat dan perwakilan kelompok tani. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memberikan perhatian penuh terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

“Masalah masyarakat adalah tanggung jawab kami sebagai pemerintah. Terkait keluhan ribuan petani hari ini, kami berjanji akan segera menindaklanjutinya. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat,” tegas Sekda Budhi Hartono di hadapan peserta rapat.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan mengoordinasikan langkah-langkah penyelesaian bersama pihak-pihak terkait, termasuk dinas teknis, DPRD, serta perwakilan petani, untuk mencari solusi yang adil dan tidak merugikan masyarakat.

Dengan adanya rapat gabungan ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berharap proses penyelesaian permasalahan yang dialami para petani dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak terkait.