Ikadin Mendorong Pemerintah Memperjelas Aturan Penyadapan dalam KUHAP

Jakarta — Ikatan Advokat Indonesia mendorong pemerintah memperjelas aturan penyadapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada 14 November 2026. Desakan itu disampaikan Ketua Umum Ikadin Adardam Achyar dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Ikadin di Jakarta.

Mengapa ini penting: Kejelasan aturan dapat menentukan prosedur, batas kewenangan, dan pengawasan penyadapan bagi aparat serta perlindungan privasi masyarakat.

Menurut Adardam, penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum perlu diatur dalam hukum acara pidana agar memiliki dasar hukum, prosedur, batas kewenangan, dan mekanisme pengawasan yang jelas. Ia menilai pengaturan yang berlaku belum merinci mekanisme tersebut.

Ikadin menyoroti Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Pasal itu menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai penyadapan diatur dalam undang-undang tersendiri.

Adardam menilai penyadapan merupakan upaya paksa yang berkaitan langsung dengan pembatasan hak privasi. Karena itu, menurut dia, aturan tersebut perlu mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memberi kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum.

Dalam keterangan yang diberitakan Metro TV, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan meminta Ikadin merumuskan masukan yang perlu disampaikan kepada pemerintah. Rakernas Ikadin berlangsung pada 14–15 November 2026 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara.

InNews melaporkan Ikadin juga mendorong Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang penyadapan. Usulan itu disebut sebagai langkah untuk memberi kepastian hukum dan menjamin perlindungan privasi masyarakat.

Sumber

• Tribunnews
• Metro TV
• InNews