Kemendagri Perkuat Penegasan Batas Desa di Sulawesi Tenggara

Buton Tengah — Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri memperkuat sosialisasi penegasan batas desa di Kabupaten Buton Tengah dan Muna Barat, Sulawesi Tenggara, pada 30 Oktober 2026. Kegiatan itu merupakan bagian dari Program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).

Program tersebut membantu pemerintah daerah menyiapkan data wilayah sebelum batas administrasi desa ditetapkan secara definitif. Materi sosialisasi mencakup kebijakan penegasan batas desa, dukungan data Badan Informasi Geospasial, pemilihan peta dasar, metode penelusuran batas, serta verifikasi teknis hasil penegasan.

Badan Informasi Geospasial menekankan penggunaan Peta Rupabumi Indonesia skala 1:5.000 sebagai peta dasar. Peta itu digunakan untuk mengidentifikasi objek yang menjadi penanda batas, seperti jalan, sungai, saluran air, dan bangunan. Jika peta tersebut belum tersedia, pemerintah dapat memakai Citra Tegak Resolusi Tinggi dengan resolusi spasial paling rendah empat meter, sepanjang memenuhi persyaratan teknis.

Di Muna Barat, program menyasar 81 desa, sedangkan di Buton Tengah mencakup 67 desa. Kedua wilayah itu merupakan bagian dari total 272 desa di Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah yang masuk dalam percepatan penegasan batas.

Batas desa menjadi dasar kepastian pembangunan dan layanan publik

Penegasan batas diperlukan agar pemerintah memiliki data wilayah yang akurat dalam menyusun pembangunan, mengelola aset, dan memberikan pelayanan pemerintahan desa. Batas yang jelas juga ditujukan untuk mencegah sengketa antarwilayah serta mengurangi hambatan administratif dalam pelaksanaan program publik.

Tahapan kegiatan meliputi pengumpulan dan penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, pelacakan batas wilayah, kesepakatan antardesa, dan pengesahan peta batas melalui peraturan kepala daerah. Penelusuran dapat dilakukan secara kartometrik menggunakan peta dan data digital atau secara terestris melalui survei langsung di lapangan.

Kemendagri mendorong pemerintah daerah melengkapi proses pemetaan dengan peraturan bupati, data digital, berita acara kesepakatan, serta bukti verifikasi teknis. Dokumen tersebut diperlukan agar hasil pemetaan dapat menjadi rujukan hukum dan operasional bagi pemerintahan desa.

Sumber

• detikcom — laporan penegasan batas desa Kemendagri
• iNews — laporan program ILASPP di Sulawesi Tenggara
• news.republika.co.id
• rctiplus.com