Syahganda Tegaskan Hukum Tanpa Pengecualian dalam Kasus Penyadapan
Syahganda Nainggolan menyatakan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menegakkan hukum tanpa pengecualian dalam pengusutan dugaan penyadapan. Penyidik disebut belum memakai pasal makar.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan hukum terhadap siapa pun dalam pengusutan dugaan penyadapan ilegal, dalam pernyataan tertulis yang dikutip pada 8 November 2026.
Syahganda menyatakan penangkapan oknum jenderal yang diduga menyadap dan terindikasi makar menunjukkan tidak ada pihak yang kebal aturan. Pernyataan itu disampaikan ketika perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo menjadi perhatian penegak hukum dan pemerintah.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan penyidik sejauh ini menggunakan pasal terkait penyadapan dan intersepsi, bukan pasal makar. Ia juga mengatakan dugaan penyadapan terhadap pejabat negara tidak otomatis membuktikan tindak pidana makar.
Penegakan hukum menjadi perhatian dalam perkara penyadapan
Pernyataan Bakom penting bagi pembaca karena perkara ini menyangkut dugaan akses ilegal terhadap komunikasi Presiden dan penerapan hukum terhadap pejabat atau aparat yang diduga terlibat. Pemerintah menyatakan proses hukum harus berlaku tanpa pengecualian, sementara kualifikasi tindak pidana tetap harus ditentukan berdasarkan bukti dan pasal yang digunakan penyidik.
Liputan yang tersedia menyebut dugaan penyadapan berkaitan dengan sejumlah nomor yang dimasukkan ke alat sadap tanpa verifikasi. Dalam perkembangan perkara, pemberitaan juga menyebut penetapan tersangka dari unsur kepolisian, tetapi keterangan mengenai jumlah dan identitas tersangka berbeda antar laporan. Karena itu, informasi tersebut tidak dirinci sebagai kesimpulan tunggal dalam berita ini.
Yusril menyatakan proses penyidikan belum mengarah pada penerapan pasal makar. Penentuan perkara, termasuk kemungkinan perkembangan pasal, bergantung pada hasil penyidikan dan pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan aparat penegak hukum.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Tokoh
Fadli Zon Sebut Prabowo Pilih 18 Tokoh Pahlawan Nasional di Jakarta
Fadli Zon menyatakan Presiden Prabowo telah memilih 18 tokoh untuk menerima gelar Pahlawan Nasional. Pengumuman penerima dijadwalkan pada 10 November…
Terbaru di Politik
Berita utama hari ini

Baca juga


