Kabar18.com

Senin, 9 November 2026

Syahganda Tegaskan Hukum Tanpa Pengecualian dalam Kasus Penyadapan

Syahganda Nainggolan menyatakan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menegakkan hukum tanpa pengecualian dalam pengusutan dugaan penyadapan. Penyidik disebut belum memakai pasal makar.

Oleh

· 2 menit baca

Jakarta — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan hukum terhadap siapa pun dalam pengusutan dugaan penyadapan ilegal, dalam pernyataan tertulis yang dikutip pada 8 November 2026.

Syahganda menyatakan penangkapan oknum jenderal yang diduga menyadap dan terindikasi makar menunjukkan tidak ada pihak yang kebal aturan. Pernyataan itu disampaikan ketika perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo menjadi perhatian penegak hukum dan pemerintah.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan penyidik sejauh ini menggunakan pasal terkait penyadapan dan intersepsi, bukan pasal makar. Ia juga mengatakan dugaan penyadapan terhadap pejabat negara tidak otomatis membuktikan tindak pidana makar.

Penegakan hukum menjadi perhatian dalam perkara penyadapan

Pernyataan Bakom penting bagi pembaca karena perkara ini menyangkut dugaan akses ilegal terhadap komunikasi Presiden dan penerapan hukum terhadap pejabat atau aparat yang diduga terlibat. Pemerintah menyatakan proses hukum harus berlaku tanpa pengecualian, sementara kualifikasi tindak pidana tetap harus ditentukan berdasarkan bukti dan pasal yang digunakan penyidik.

Liputan yang tersedia menyebut dugaan penyadapan berkaitan dengan sejumlah nomor yang dimasukkan ke alat sadap tanpa verifikasi. Dalam perkembangan perkara, pemberitaan juga menyebut penetapan tersangka dari unsur kepolisian, tetapi keterangan mengenai jumlah dan identitas tersangka berbeda antar laporan. Karena itu, informasi tersebut tidak dirinci sebagai kesimpulan tunggal dalam berita ini.

Yusril menyatakan proses penyidikan belum mengarah pada penerapan pasal makar. Penentuan perkara, termasuk kemungkinan perkembangan pasal, bergantung pada hasil penyidikan dan pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan aparat penegak hukum.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Politik

  3. Berita utama hari ini

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.