Jawa Tengah Perluas Jaminan Kesehatan bagi Guru Ngaji di Semarang

Semarang — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Senin, 9 November 2026, mengupayakan perluasan jaminan kesehatan bagi guru ngaji dan marbot masjid melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Upaya itu dibahas dalam audiensi Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Sutopo Patria Jati dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Kota Semarang. Kelompok guru ngaji, guru agama, dan marbot masjid dinilai belum seluruhnya terakomodasi dalam skema bantuan pemerintah.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Zulfachmi Wahab mengatakan pembiayaan disiapkan melalui dua skema, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Evaluasi pembiayaan menunjukkan adanya potensi pengalihan anggaran pada skema PBPU karena kebutuhan pembiayaan bagi kelompok tertentu berkurang, termasuk peserta yang sebelumnya mendapat perlindungan pada masa pandemi Covid-19.

Zulfachmi menyebut terdapat kelebihan anggaran sekitar Rp1,7 miliar yang berpeluang digunakan untuk memperluas perlindungan kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkan. Guru ngaji dan marbot masjid menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian dalam rencana tersebut.

Perluasan JKN menyasar kelompok sosial dan keagamaan

Langkah ini penting bagi pembaca karena memperlihatkan arah perluasan perlindungan kesehatan daerah kepada pekerja sosial dan keagamaan yang belum seluruhnya masuk dalam data penerima. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan pemetaan penerima manfaat perlu diperbarui agar dukungan dapat diarahkan kepada kelompok yang belum terlindungi.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyampaikan komitmen untuk mengupayakan perlindungan kesehatan bagi guru ngaji dan marbot. Selain kelompok tersebut, perluasan juga diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial dan kesehatan.

Penggunaan anggaran masih disebut sebagai peluang dalam evaluasi pembiayaan, bukan sebagai penyaluran yang telah selesai. Sumber pemerintah daerah menyatakan pemetaan kembali kelompok penerima manfaat dan kemungkinan realokasi anggaran menjadi bagian dari proses perluasan perlindungan JKN.

Sumber

• Pemerintah Provinsi Jawa Tengah — laporan resmi kebijakan jaminan kesehatan
• IDN Times — laporan berita nasional
• news.detik.com
• kabarterdepan.com