Kasasi Ditolak, Hukuman Lima Tahun Nurhadi Tetap Berlaku
KPK akan mengeksekusi Nurhadi setelah Mahkamah Agung menolak kasasinya. Vonis lima tahun penjara dan kewajiban pembayaran uang pengganti tetap berlaku.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera mengeksekusi hukuman mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi setelah Mahkamah Agung menolak kasasinya pada Senin, 16 November 2026.
Putusan tersebut membuat vonis Nurhadi dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang tetap berlaku. Ia tetap dijatuhi pidana penjara lima tahun. KPK menyatakan pelaksanaan putusan mencakup pidana badan dan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan jaksa eksekusi akan menindaklanjuti putusan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan ditolaknya kasasi, putusan pidana terhadap Nurhadi menjadi dasar bagi KPK untuk melaksanakan eksekusi.
Putusan berkekuatan hukum tetap menentukan langkah eksekusi
Penolakan kasasi membuat putusan pidana terhadap Nurhadi tetap berjalan. Perkara itu berkaitan dengan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Eksekusi tidak hanya menyangkut masa pidana penjara, tetapi juga kewajiban pembayaran uang pengganti yang tercantum dalam putusan.
Perkara ini menunjukkan tahap setelah putusan kasasi dalam perkara korupsi, yakni pelaksanaan pidana dan pemulihan aset. KPK menyatakan jaksa eksekusi akan menjalankan amar putusan sesuai prosedur hukum. Pelaksanaan tersebut menjadi tindak lanjut atas putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
Langkah berikutnya adalah pelaksanaan pidana badan dan penagihan pembayaran uang pengganti oleh jaksa eksekusi KPK. Kewajiban pembayaran uang pengganti tetap menjadi bagian dari putusan yang harus ditindaklanjuti bersamaan dengan pelaksanaan hukuman penjara Nurhadi.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Hukum
KPK Periksa Nurkholes dalam Perkara Pemerasan Pemalang
KPK memeriksa Plt Bupati Pemalang Nurkholes sebagai saksi perkara dugaan pemerasan yang menjerat Anom Widiyantoro. Penyidik mendalami modal politik An…
Terbaru di Hukum
Berita utama hari ini

Baca juga




