KPK Periksa Nurkholes dalam Perkara Pemerasan Pemalang
KPK memeriksa Plt Bupati Pemalang Nurkholes sebagai saksi perkara dugaan pemerasan yang menjerat Anom Widiyantoro. Penyidik mendalami modal politik Anom pada Pilkada Pemalang 2024.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Pemalang — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang Nurkholes sebagai saksi dalam perkara dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro pada 10 November 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Nurkholes mengenai modal politik yang dibutuhkan Anom saat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pemalang 2024. Keterangan Nurkholes juga digunakan untuk mengonfirmasi keterangan saksi-saksi lain serta dugaan penerimaan uang oleh Anom.
Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK. Nurkholes diperiksa bersama sejumlah saksi lain dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang pada 2025-2026.
Pemeriksaan Nurkholes memperjelas arah penyidikan perkara Pemalang
Perkara ini berkaitan dengan Anom Widiyantoro, yang berstatus Bupati Pemalang nonaktif dan menjadi salah satu tersangka. KPK menduga pemerasan dilakukan terhadap perangkat daerah dan pihak swasta. Penyidik menelusuri hubungan antara kebutuhan biaya politik Anom, dugaan penerimaan uang, serta keterangan para saksi.
KPK menetapkan empat tersangka pada 30 Juli 2026 dalam dua klaster dugaan pemerasan. Pada klaster pertama, Anom dan orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris, diduga meminta uang kepada sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi. Uang yang diduga dikumpulkan dalam perkara itu mencapai Rp1,98 miliar.
Pemeriksaan Nurkholes tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan saksi dalam perkara. Statusnya adalah saksi yang dimintai keterangan mengenai pengetahuan dan informasi yang relevan bagi penyidik.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Hukum
Anak Usaha KAI Dituntut Bayar Rp2,41 Miliar dalam Kasus Suap DJKA
Jaksa KPK menuntut PT KA Properti Manajemen membayar denda Rp200 juta dan uang pengganti Rp2,41 miliar dalam perkara dugaan suap proyek perlintasan se…
Terbaru di Hukum

Berita utama hari ini

Baca juga



