Gertak Sumbar Adukan Dugaan Korupsi Pengelolaan Padang Industrial Park ke KPK
Pengaduan tersebut disampaikan juga ke Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI
Oleh Arsyid Muhamad
· 4 menit baca
JAKARTA - Gerakan Masyarakatl Anti Korupsi Sumatera Barat (Gertak Sumbar) resmi mengadukan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (PT ARP) dan PT Padang Industrial Park (PT PIP) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengaduan tersebut disampaikan ke tiga institusi penegak hukum pusat sekaligus, yakni KPK RI, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, pada Minggu (16/11/2026).
Ketua Gertak Sumbar Aryanda Putra mengatakan, langkah ini merupakan bentuk partisipasi publik untuk mendorong penegakan hukum yang objektif dan transparan terhadap pengelolaan kekayaan daerah.
"Kami meminta KPK, Kortastipidkor Polri, dan Jampidsus Kejagung untuk menelusuri status 108 hektare aset daerah, penyertaan modal, dan aliran keuangan secara independen," ujar Aryanda di Jakarta.
Adapun pelapor dari Gertak Sumbar terdiri dari lima orang, yakni Aryanda Putra, S.H., Dr. Muhammad Jamil, M.A., Viedro Bernanda Fitraski, S.H., Fadhli Hakimi, S.E., dan Ilham Priduan Zulfira, S.P.
Aset 108 Ha dari APBD dan Selisih Penyertaan
Dalam laporan tersebut, Gertak Sumbar memaparkan persoalan bermula sejak 1994 saat Pemprov Sumbar membebaskan tanah seluas kurang lebih 108 hektare di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman dengan dana APBD senilai Rp1.958.776.505.
Tanah itu kemudian ditetapkan sebagai penyertaan modal senilai Rp 3 miliar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1995. Namun, Gertak Sumbar menemukan ketidaksesuaian komposisi saham.
"Perda Nomor 5 Tahun 1995 menetapkan saham pemerintah daerah 51 persen dan swasta 49 persen. Sementara Akta Pendirian PT ARP Nomor 183 mencatat 50 persen berbanding 50 persen," kata Aryanda.
Tak hanya itu, risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 8 September 1999 mencatat pihak swasta belum sepenuhnya memenuhi kewajiban setoran modal. Kemudian muncul Akta Nomor 2 tanggal 9 Juni 1999 yang membuka mekanisme penyertaan tanah 108 ha dengan nilai Rp5.000 per meter persegi atau setara Rp5,4 miliar.
"Terdapat selisih Rp2,4 miliar dibandingkan nilai penyertaan dalam Perda. Mekanisme penilaian dan dasar hukum perubahan setoran modal ini yang harus diperiksa," ujarnya.
Audit BPKP dan Investasi Rp7,8 Miliar
Persoalan berlanjut ketika tanah yang menjadi objek penyertaan modal tersebut diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT PIP, sementara sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemprov Sumbar tidak diproses.
Berdasarkan audit investigatif BPKP Perwakilan Sumbar yang dirujuk dalam pengaduan, terdapat sejumlah temuan, antara lain tidak diprosesnya HPL, ketidaksesuaian setoran modal swasta, serta tambahan investasi infrastruktur dari APBD senilai Rp7.841.822.156,02 yang tidak dicatat sebagai tambahan investasi oleh PT ARP dan PT PIP.
Gertak Sumbar juga merujuk surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 96/S-HP/XVIII.PDG/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 terkait risiko kehilangan aset 108 ha serta risiko tidak diperolehnya dividen.
Dugaan Penggunaan Dana Dividen Rp 540 Juta
Selain aset, Gertak Sumbar turut menyoroti pembagian dividen PT PIP sebesar Rp1,53 miliar kepada PT ARP pada Oktober 2014.
Berdasarkan risalah RUPS PT ARP 29 Juni 2016, dividen tersebut ditunda dan ditempatkan di rekening khusus atau escrow account sambil menunggu audit BPKP.
Namun laporan keuangan mencatat penggunaan dana oleh Direktur Utama sebesar Rp162.758.243 pada 2014 dan Rp377.335.040 pada 2015, dengan total Rp540.093.283.
"Sementara Pemprov Sumbar disebut belum menerima bagian dividen. Aliran dana ini harus ditelusuri melalui rekening koran dan bukti transfer," ujar Dr. Muhammad Jamil, anggota Gertak Sumbar lainnya.
Riwayat SP3 dan Tujuh Tuntutan
Persoalan ini sebelumnya pernah ditangani Kejaksaan Tinggi Sumbar dan dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor Print-964/L.3/Fd1/09/2021 tanggal 14 September 2021.
Selanjutnya, pada 18 Januari 2024, Pengadilan Negeri Padang melalui Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2023/PN Pdg mengabulkan pemeriksaan perseroan PT ARP dengan melibatkan ahli dari BPKP.
Gertak Sumbar mengajukan tujuh tuntutan, di antaranya meminta KPK melakukan verifikasi independen sesuai Pasal 11 UU KPK, meminta Kortastipidkor Polri menelusuri aliran dana dan pengamanan aset, serta meminta Jampidsus Kejagung mengevaluasi dasar penerbitan SP3 tersebut.
"Kami tidak menyimpulkan adanya kesalahan. Kami meminta pembuktian objektif. 108 ha bukan sekadar angka di atas peta, di dalamnya ada uang rakyat yang wajib dilindungi," kata Aryanda menegaskan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT ARP, PT PIP, dan Pemprov Sumbar belum memberikan tanggapan atas pengaduan tersebut.
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Pemerintahan
Pemerintah Siapkan Syarat Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan Polri
Pemerintah menyiapkan penerapan KSWP dan SKF sebagai syarat kenaikan pangkat ASN, TNI, dan Polri. Peluncuran resmi masih menunggu kesepakatan antarkem…
Terbaru di Hukum
Berita utama hari ini

Baca juga



