Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi
Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap Irjen Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026 di Divpropam Polri. Komjen Hendro Pandowo ditunjuk sebagai ketua komisi.
Oleh Arsyid Muhamad
· 2 menit baca
Depok — Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa, 17 November 2026, di Divpropam Polri, Depok, Jawa Barat. Komjen Hendro Pandowo ditunjuk sebagai ketua komisi.
Mengapa ini penting: Sidang pada 17 November 2026 menjadi tahap pemeriksaan etik terhadap Eko Hadi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, sidang itu merupakan bagian dari penegakan kode etik profesi Polri terhadap Eko Hadi, salah satu dari empat perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dugaan pelanggaran
Eko Hadi diduga melanggar etik berupa penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, serta permufakatan untuk melakukan akses ilegal. Dugaan perkara pidananya juga berkaitan dengan penghapusan data elektronik.
Trunoyudo mengatakan sidang akan dipimpin Hendro Pandowo sebagai ketua komisi merangkap anggota. Irjen Agus Dwi Hermawan ditugaskan sebagai wakil ketua komisi merangkap anggota.
Empat perwira tinggi yang disebut sebagai tersangka ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Penetapan tersangka itu berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh.
Dasar pemeriksaan etik
Terhadap Eko Hadi, Polri mempersangkakan pelanggaran Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Analisis
Polri Ungkap Sasaran Penyadapan Presiden dan Aktivis di Jakarta
Kapolri mengungkap dugaan penyadapan ilegal yang menyasar sejumlah pejabat, lembaga negara, aktivis, dan mahasiswa di Jakarta. Polri menetapkan empat…
Terbaru di Hukum

Berita utama hari ini

Baca juga




